Sistem Pembayaran Nontunai Belum Saatnya Diterapkan untuk Desa

Transaksi nontunai
Ilustrasi sistem transaksi nontunai. (rediff.com)

KABUPATEN BEKASI, Cikarang Pusat – Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Bekasi berharap rencana penerapan sistem pembayaran nontunai untuk penggunaan dana desa yang digulirkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tidak dilaksanakan pada tahun ini. Pasalnya pemerintah desa arus terlebih dahulu beradaptasi.

“Memang pembayaran nontunai itu sangat bagus ya, cuma kan Kepala Desa ini kan belum lihay itu kan kesulitan juga bang. Contoh misalnya kita rapat-rapat beli kue, kadang kan tukang kue itu ga punya buku tabungan. Misalnya kita beli kue 200 ribu nih, yang tukang kue itu tidak punya buku tabungan. Sedangkan itu untuk SPJ,” kata Kepala Desa Lambang Jaya, Kimblan Sahroni.

Kimblan mengatakan perlu pelatihan dan sosialisasi yang mendalam dari Pemkab Bekasi agar jika sudah diterapkan pemdes tidak terkendala dalam pembayaran nontunai. “Harus banyak bimtek. Kalau misalnya mendadak kan repot juga. Kalau tahun depan mungkin sudah siap, asal sekarang harus terus bimtek,”ujarnya.

Jika sudah diterapkan peraturan pembayaran nontunai, Kimblan mengaku siap mengikuti aturan. “Pada dasarnya kalau pemerintah atas sudah peraturan seperti itu kita mengikuti Cuma pada dasarnya harus sosialiasi yang matang,”tuturnya.

Hal senada disampaikan Kades Gandasari, Midik Frabowo yang menilai jika saat ini semua desa belum siap untuk melakukan pembayaran nontunai. “Kita masih meraba, kalau kemarin kan misalnya rapat kita siapin buah-buahan itu kan belinya ngecer, kan tukang buah ga ada nomor rekening, masih banyak masalah kecil lainnya,”paparnya.

Midik meyakini, jika Pemerintah Kabupaten tetap memaksakan pembayaran non tunai diterapkan di tahun ini semua desa akan kesulitan. ”Ini kacau, bukan hanya Gandasari, tapi desa-desa lain juga karena belum siap. Kan niatnya mempercepat, memperlancar SPJ, bukannya mempercepat malah bisa molor. Kalau pemda memaksakan hal itu siap-siap aja berantakan,” tegasnya.

Begitu juga dalam pembangunan di desa bisa mangkrak karena penerapan pembayaran nontunai, karena semua pembangunan desa menggunakan tenaga warga setempat bukan kontraktor. “Kalau semen kurang kita beli dua sak harus pake rekening, mau ga penjual buka rekening, yang ada bisa terbengkalai atau mangkrak. Sedangkan kan pakai kontraktor tidak boleh, harus ppk orang wilayah,” tandasnya.

(kui)

Response (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *