DPMD Pastikan Penerapan Sistem Pembayaran Nontunai Secara Bertahap

  • Share
Sekdis DPMD
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi, Muhamad Kurnaefi. (Foto: urbanjabar.com)

KABUPATEN BEKASI, Cikarang Pusat – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi menegaskan pembayaran nontunai akan diterapkan secara bertahap dan akan terlebih dahulu memberikan sosialiasi kepada para kepala desa (kades).

Sekretaris Dinas (Sekdin) DPMD Muhamad Kurnaefi mengakui adanya keluhan para kades terkait penerapan pembayaran nontunai untuk transaksi. Karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

“Belum wajib, kita terapkan bertahap. Intinya nontunai agar aliran dana ketahuan dan ada transparasi penggunaan, itu semangatnya,”katanya kepada awak media.

Sistem ini kata dia, akan bekerjasama dengan Bank BJB. Ia pun berharap sistem ini tidak akan menghambat pembangunan desa di Kabupaten Bekasi.

“Perbupnya lagi dibuatkan. Surat edaran juga disiapkan, ketika pemahaman kades sudah bagus akan diterapkan,”paparnya.

Ia pun ingin pembayaran nontunai ini tidak sekaku dengan apa yang dipikirkan para kades,”Contoh untuk pembangunan dana itu ditransfer ke ppk dari desa,”paparnya.

Ia pun memastikan akan diadakan bimtek untuk para kades untuk penerapan pembayaran nontunai.

Kabid Pemdes DPMD
Kabid Pemerintahan Desa pada DPMD, Beny Yusnandar. (Foto: Urbanjabar.com)

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Beny Yusnandar, menjelaskan sekarang pelaksanaan penerapan nontunai tengah pada tahap dua, artinya pihak desa masih dalam persiapan. Apabila siap, DPMD melanjutkan untuk tahap ketiga.

“Target kita artinya, ketika pemahaman sudah bagus (soal sistem nontunai), mereka membangun, merapikan pertanggungjawaban pekerjaan, nanti tahap 3 mengajukan,” jelasnya.

Lanjutnya, sedikitnya ada 2 indikator sebuah desa siap dengan pembayaran nontunai. Pertama terkait pelaporan keuangan, dan pemahaman yang utuh terhadap sistem itu.

Hal yang masih disalahpahami pihak desa yakni untuk pembelanjaan anggaran mesti melalui pihak ketiga. Tetapi sebenarnya, pihak ketiga yang dimaksud dapat melalui pejabat pengelola keuangan desa (PPKD). Hal seperti ini yang mesti dipahami aparatur desa dengan pihak bank.

(jam)

banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *