Apdesi Desak Pemerintah Rumuskan Pengadaan TPSS

  • Share
TPSS di Kabupaten Bekasi
Ilustrasi pembersihan sampah. (posbekasi.com)

KABUPATEN BEKASI, Tambun Selatan – Pemeritah Daerah Kabupaten Bekasi diharapkan segera merumuskan pengadaaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) di setiap desa. TPSS dinilai bisa mengurangi volume sampah ke TPA Burangkeng dan mengurangi keberadaan sampah liar yang kian mengkhawatirkan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia [Apdesi] Kabupaten Bekasi, Jaut Sarja Winata permasalahan sampah harus ditangani secara serius oleh Pemkab Bekasi dan seluruh elemen masyarakat.

“Mengharapkan banget, dari dulu saya mengharapkan adanya tpss di setiap desa dan mobil pengendaraan pengangkut sampah, itu minimal setiap desa ada mobil sampah satu,” kata Jaut kepada awak media beberapa waktu lalu.

Terkait lahan tpss, Jaut meyakini di setiap desa di Kabupaten Bekasi ada lahan yang dapat difungsikan untuk area tpss, “Saya yakin di setiap desa ada lahan yang bisa dibeli oleh desa. Pemerintah kan punya anggaran, tinggal cari tanah yang sesuai harganya dan tidak menganggu lingkungan,” tuturnya.

Pria yang juga Kepala Desa Tambun ini menjelaskan TPA Burangkeng tidak akan mampu menampung sampah di 23 kecamatan. Apalagi saat ini kondisi TPA Burangkeng sudah melebihi kapasitas atau overload.

“Ini akan menjadi permasalahan besar, jika masalah sampah dibiarkan seperti ini. Ga mungkin tuh TPA Burangkeng terus menerus menampung sampah Kabupaten Bekasi, sekarang saja sudah penuh. Saya sangat mendukung wacana tpss di setiap desa,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua OKK Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Acep Juandi memastikan akan menolak keras rencana perluasan TPA Burangkeng, lantaran perluasan bukan solusi jika pengelolaan sampah tidak serius.

Ia pun ingin ada tpss yang menerapkan konsep 3R dalam pengelolaan sehingga dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan dapat memilah sampah yang masih bernilai ekonomis.Pria yang akrab disapa Leo meyakini dengan pengelolaan TPSS yang profesional dengan memisahkan antara sampah organik dan nonorganik akan membuat volume sampah liar di Kabupaten Bekasi menyusut. Meski demikian, perlu adanya peraturan daerah yang mengikat agar setiap desa terdapat TPSS.

“Ini kan bisa pakai dana desa, tapi perlu ada peraturan dari pemerintah. Ini tugas dewan baru jangan hanya membuat peraturan tata ruang. Tapi bagaimana mengelola sampah dengan baik,” paparnya.

Untuk permasalahan lahan disebutkan Leo, pemerintah dapat memanfaatkan fasum-fasos perumahan sebagai TPSS.

“Kan ada fasos-fasum, kita sebagai Karang Taruna memberikan saran. Ada satu item ditambahkan, perumahan itu wajib menyediakan TPSS,” demikian Leo.

(kui)

 

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *