Kabupaten Bekasi Butuh Perda Lahan Pertanian Berkelanjutan

Iran Haeroni
Anggota DPRD Jabar Irfan Haeroni. (Foto: Urbanjabar.com)
DEWAWEB

KABUPATEN BEKASI, Sukatani – Lahan pertanian di Kabupaten Bekasi terus tergerus dan berubah fungsi menjadi industri dan perumahan. Ketiadaan regulasi yang mengatur secara spesifik keberadaan lahan pertanian semakin membuka potensi alih fungsi lahan.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Irfan Haeroni mengaku tengah mencari akar masalah yaitu belum adanya Peraturan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Karena saya ini orang utara, akan konsen di lingkungan dan pencemaran. Ahli fungsi lahan pertanian menjadi perumahan salah satunya yang saya soroti,” kata Irfan ditemui awak media, Sabtu, 19 Oktober 2019.

Ia akan mengecek kenapa hingga saat ini Kabupaten Bekasi belum memiliki LP2B. padahal diketahui Raperda LP2B sudah tiga kali diajukan.

“Ini kan sudah tiga kali diajukan, alasannya kekurangan administrasi. Saya akan berkoordinasi dengan anggota DPRD Kabupaten Bekasi,” tegas Irfan.

Irfan menegaskan akan terus memantau agar LP2B bisa diterbitkan.

“Saya akan terus pantau.Ini harus sinkron dengan regulasi pusat, provinsi jawa barat dan pemerintah kabupaten bekasi,” tuturnya.

Satunya-satunya wakil Jawa Barat asal Sukatani ini mengatakan pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi harus dibatasi agar tidak menggerus lahan pertanian.

“Perumahan-perumahan harus dibatasi. Dengan membatasi perumahan kita bisa menekan melonjaknya harga tanah. Perda lahan abadi harus ada di Kabupaten Bekasi,”tegasnya.

(eug)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here