KPU Lepas Tanggung Jawab terhadap PPK Cikarang Barat?

  • Share
Ilustrasi sel tahanan.

KABUPATEN BEKASI, Kedungwaringin – Setelah ditetapkan bersalah. Keloma anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cikarang dipastikan resmi ditahan. Pasalnya banding kelima PPK ditolak.

“Mengenai putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat, banding kami ditolak. Hasil keputusannya kami tetap dikenakan hukuman dua bulan penjara, dan denda Rp 10 juta,” ujar anggota PPK Cikarang Barat, Abuy Asbulah, saat ditemui di depan Gedung Wibawa Mukti Pemda, usai mengambil surat putusan di Pengadilan Negri Cikarang. Jumat, 8 November 2019.

Dalam persoalan ini, Abuy sangat menyanyangkan tindakan dari KPU Kabupaten Bekasi, yang tidak memberikan bantuan hukum kepada PPK dalam menghadapi persoalan ini. Bahkan saat melakukan banding, KPU tidak memberikan bantuan hukum sama sekali.

“Kami dari PPK Cikarang Barat merasa keberatan dengan hasil ini, karena harapan kami KPU bisa membantu dan mengadvokasi terkait permasalahan hukum yang sedang kami hadapi,” tuturnya.

Dirinya menyakini, apabila dalam persoalan ini KPU Kabupaten Bekasi bisa membantu, hasilnya akan berbeda. Sayangnya KPU hanya melihat saja. Artinya, PPK dilepas begitu saja untuk menghadapi persoalan yang sedang dihadapi.

“Kami hari ini dilepas begitu saja tanpa ada pengacara dari KPU. Akhirnya kami merasa telah menjadi korban dalam persoalan ini,” ucapnya.

Dirinya membeberkan, persoalan ini berawal saat penyandingan data pada tanggal 19 Agustus 2019. Pada saat itu, sebanyak 12 TPS di Desa Telaga Murni tidak ada C1 hologram, sehingga itu menjadi bahan aduan dari Partai Nasdem.

Padahal, kata Abuy, harusnya KPU tidak usah melibatkan PPK dalam persoalan ini. Mengingat, SK sebagai PPK Cikarang Barat habis di tanggal 30 Juni 2019. Dan untuk penyerahan kotak sendiri pada 1 Mei 2019, yang ditanda tangani oleh staf KPU.

“Berarti kesalahan bukan di PPK Cikarang Barat, karena di tanggal 1 Mei semua kotak sudah kami serahkan, dan ada tanda terimanya, yang ditanda tangani oleh staf KPU. Yang kami kecewakan kenapa ini larinya ke PPK, dan KPU juga seperti lepas tangan,” bebernya.

Dirinya mengaku, dia bersama ke empat orang rekannya (PPK Cikarang Barat), sudah pasrah dengan apa yang di putuskan oleh Pengadilan Negri Cikarang, maupun Pengadilan Tinggi Jawa barat. Pasalnya, walaupun dilanjutkan terus, hasilnya tidak akan berubah, karena KPU sendiri tidak membantu.

“Ya kami sudah pasrah, karena memang KPU juga hanya berdiam diri, tidak melakukan advokasi, maupun pendamping hukum kepada kami. Jadi kami terima saja hasil keputusan ini,” ungkapnya.

Masih Abuy, pada hari Senin, 11 November 2019, dirinya bersama ke empat rekannya diminta datang ke Kejaksaan. Dirinya menyakini, hari itu dirinya ke empat rekannya akan eksekusi. Artinya, hari itu akan dilakukan penahanan.

“Kemungkinan kami akan mulai ditahan hari Senin, karena kami diminta datang ke Kejaksaan untuk membuat LP,” ucapnya dengan raut muka yang sedih.

Menganggapi hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin mengklaim, misalkan KPU Kabupaten Bekasi dibilang lepas tangan dalam persoalan ini. Itu tidak benar. Pasalnya, semua proses dari awal sampai akhir KPU ikut mengawal, dari proses penyidangan, pemeriksaan, sampai pembuatan memori banding.

“Semuanya kita kawal, jadi tidak benar, kalau ada yang ngomong seperti itu. Saya berani pastikan bahwa itu tidak benar. Jadi yang perlu dipahami, bahwa ini pidana pemilu, bukan kasus umum,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Jumat (8/11/2019).

Menurut Jajang, dalam persoalan pidana pemilu KPU sudah melakukan pendampingan hukum, tapi bukan sebagai pengacara, hanya sebatas mengawal, mengkordinasikan, dan sebagainya, karena kalau sudah mengenai pidana menjadi pribadi.

“Sepanjang perjalanan kasus pidana pemilu tidak ada pedampingan hukum. Ini kasus bukan kepada lembaga, tapi orang perorang,” tukasnya.

Kata Jajang, sampai saat ini KPU masih menunggu langkah-langkah keputusan dari Pengadilan Tinggi, karena untuk sekarang baru sebatas informasi. Misalkan sudah jelas keputusannya, akan disampaikan dan di konsultasikan ke KPU RI dan Provinsi.

“Saya akan berkordinasi dengan KPU Provinsi, maupun KPU RI. Paling itu kalau langkah-langkah dari KPU mah. Kalau banding ditolak, mau tidak mau ada eksekusi dari pihak Kejaksaan. Tapi kita akan bela terus. Kalau masih ada peluang,” ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Pengadilan Negri Cikarang, Decky Cristian menjelaskan, hasil keputusan banding dari PPK Cikarang Barat ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat sudah turun. Diputuskan pada tanggal 1 November, dan dibacakan pada 4 November 2019.

Menurutnya, dalam putusan tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permintaan banding dari terdakwa, sekaligus menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Cikarang pada 21 Oktober 2019.

“Jadi bandingnya ditolak, tetap putusan dari Pengadilan Negeri Cikarang yang di kuatkan. Artinya PPK Cikarang Barat tetap dikenakan pidana dua bulan penjara dan denda Rp 10 juta,” jelasnya. Jumat, 8 November 2019.

(sti)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *