Tetapkan UMK Hanya Lewat Surat Edaran, Anggota DPR-RI Sebut Ridwan Kamil Tak Pedulikan Kaum Buruh

Tetapkan UMK Hanya Lewat Surat Edaran, Anggota DPR-RI Sebut Ridwan Kamil Tak Pedulikan Kaum Buruh
Obon Tabroni, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra. (istimewa)
DEWAWEB

KABUPATEN BEKASI – Surat Edaran Nomor 561/75/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai kecaman dari kalangan buruh.

Anggota DPR-RI, Obon Tabroni angkat bicara terkait terbitnya surat edaran itu. Ia menyayangkan langkah Ridwan Kamil yang membuat potensi gejolak dalam hubungan industrial.

“Surat Edaran ini jelas merugikan para Buruh di jawa Barat, karena Surat edaran Ini membuat posisi buruh sangat rentan menerima perlakuan dari oknum pengusaha yang berani membayar upah di bawah ketentuan Upah Minimum,” kata Obon.

Obon mendata di Tahun 2019 ada 56 Perusahaan mengajukan penangguhan Upah atas SK Gubernur saat itu, artinya mekanisme itu tetap berjalan dan masih ada ruang untuk pengusaha jika tidak mau melaksanakan ketentuan SK Gubernur.

“Saya mengkhawatirkan tindakan Gubernur jawa barat saat ini akan mengakibatkan Gejolak yang menggangu kondusifitas Hubungan Industrial saat ini antara pengusaha dan buruh/pekerja di jawa Barat, Jawa barat memiliki jumlah Pekerja lebih dari 127,07 Juta orang yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Barat,” kata Politisi Gerindra ini.

Ia menilai kebijakan Ridwan Kamil tidak mencerminkan sikap dan kepedulian terhadap buruh jawa barat.

“Saya sangat menyayangkan sikap Gubernur Jawa Barat yang tidak menggunakan Surat Keputusan akan tetapi lebih memilih menggunakan Surat Edaran yang tidak memiliki kekuatan hukum,” ujar Obon.

Ridwan Kamil menurut Obon, bertentangan dengan Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang mana upah minimum ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur, bukan surat edaran.

(sti)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here