DPMD dan Bank BJB Cikarang Jalin Kerja Sama untuk Smart Village

Kerja Sama 1
Direksi Bank BJB Cabang Cikarang dan DPMD Kabupaten Bekasi berfoto bersama. (Urbanjabar.com)
DEWAWEB

KABUPATEN BEKASI, Cikarang Pusat – Sistem pembayaran nontunai atau non cash transaction (NCT), terus digaungkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi.

Dinas yang dipimpin Ida Farida itu melakukan penandatanganan nota kesepahaman perjanjian kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk Cabang Cikarang di Aula DPMD, Kompleks Pemkab Bekasi, Jumat, 22 November 2019.

Diketahui bersama, kolaborasi DPMD Bekasi dengan BJB Cabang Cikarang ini merupakan salah satu konsep dari program Smart Village. Program ini akan menyasar seluruh pemerintah desa di Kabupaten Bekasi.

Melalui progran ini, seluruh transaksi keuangan desa berupa penerimaan setoran dan pembayaran pengeluaran desa dilakukan melalui rekening bank

Kepala DPMD Ida Farida mengatakan kerjasama tentang jasa layanan perbankan nontunai pengelolaan keuangan masyarakat dan desa ini merupakan rencana beberapa bulan lalu akhirnya bisa terealisasi.

Menurut dia, kerjasama ini sebagai semangat angkuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa yang dilaksanakan secara transparan, sekaligus bentuk komitmen DPMD dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana, masyarakat bisa tahu dan bisa mengakses.

Kepala DPMD Kabupaten Bekasi menandatangani nota kesepahaman, Jumat, 22 November 2019.

“Kita akan membentuk model-model, desa-desa yang siap menjadi desa digital. Kita tahu dengan jumlah 3,5 juta warga yang ada di Kabupaten Bekasi, layanan perbankkan ini memang sangat dibutuhkan. Apalagi kan semua sudah era digital,” kata Ida.

Dalam kerjasama ini, sambung dia, DPMD juga meminta agar 180 desa terdapat ATM. “Mudah-mudahan secara bertahap, saya tahu Bank Jabar ini jaringannya sudah ke luar pulau jawa. Ini pastinya luar bisa,” ucapnya.

Meski begitu, Ida menambahkan layanan pembayaran nontunai ini juga akan dikembangkan bukan hanya dalam kontek penggunaan dana desa namun prodak industri bisa dikembangkan di desa.

“Ya aeperti jaminan pensiunan bagi perangkat desa, kemudian BPD bisa mengembangkan sebagai mitra kerja di desa, BUMDes dan lain-lainnya,” ungkap mantan Kepala DPMPTSP Bekasi itu.

Baca: Berita seputar DPMD Kabupaten Bekasi

Dengan posisi anggaran yang mencapai hampir Rp1 triliun untuk 180 desa di Kabupaten Bekasi, ida berharap dengan anggaran tersebut bisa mensejahterakan masyarakatnya.

“Kalau uang tersebut perputarannya tidak lari keluar tentu saja ini akan mendongkrak ekonomi yang ada di masing-masing desa. Dan semoga dari perjanjian kerjasama ini betul-betul bisa direalisasikan. Di tahap ketiga akan kita mulai penyelenggaraan nontunai untuk dana desa ” paparnya.

Masih kata Ida, keuangan yang berasal dari provinsi berupa alokasi alokasi desa ini baru tahapan untuk siltap dan BPD.

“Kita harapkan akan lakuakan evaluasi termasuk produk-produk yang ada di BJB yang nantinya akan dikembangkan,” demikian Ida.

(kuy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here