Teknologi Aplikasi Online GoJek Terdapat Kekosongan Hukum

Gojek
Ilustrasi layanan aplikasi Go-Jek. (Foto: Google Play)
DEWAWEB

Opini – *Memasuki era Industri 4.0 sudah sangat terasa pada masa-masa ini dengan kehadiran smartphone dengan fitur canggih dan teknologi tinggi serta diiringi dengan berbagai aplikasi digital seperti Go-Jek, online shop, Fin-Tech dan sebagainya.

Bagi beberapa kalangan akademisi terutama bagi kalangan penggiat IT dan hukum, kekhawatiran baru muncul terkait keamanan dan perlindungan bagi para pengguna. Dengan hadirnya berbagai macam aplikasi digital, proteksi keamanan data pribadi mulai dipertanyakan. Apa dan bagaimana aturan hukum yang ada mengatur sementara hukum di Indonesia? Menurut penulis masih sangat tertinggal terutama untuk urusan digital area.

Sebut saja Gojek, aplikasi online yang awal mulanya hendak menggantikan transportasi konvensional yaitu ojek yang hanya menghadirkan jasa antar penumpang saja kini bertransformasi menjadi aplikasi online yang memberikan lebih dari sekedar jasa antar penumpang. Peningkatan jasa yang diberikan sangatlah pesat. Sebagai contoh, kini menghadirkan aplikasi antar barang yaitu Go-Send, aplikasi pembelian makanan dan minuman yaitu Go-Food, aplikasi pembayaran pulsa dan aplikasi pembayaran digital.

Tentu saja kehadiran Go-Jek berdampak positif bagi banyak pihak yaitu dengan kemudahan transaksi dan luasnya jangkauan melalui teknologi digital membuka peluang usaha baru bagi banyak kalangan. Bagi penumpang, akses penggunaan jasa ini adalah dengan menggunakan smartphone dan kemudian harus mendownload aplikasi yang ada. Untuk mengakses aplikasi tentu penumpang harus memberikan data diri pribadinya untuk bisa dikenali oleh aplikasi Go-Jek dan bagi tukang ojek tentu harus mendaftarkan dirinya baik sebagai individu maupun kendaraan yang digunakan.

Keadaan yang hendak disampaikan oleh penulis berdasarkan pengalaman pribadi adalah pernah suatu saat menggunakan jasa Go-Jek kemudian dalam aplikasi telah terjadi perjanjian antar dengan kendaraan bernomor STNK tertentu tetapi saat sudah sampai titik penjemputan, kendaraan yang digunakan adalah tidak sesuai dengan apa yang tertera pada aplikasi. Perihal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana perjanjian yang telah dilakukan dalam aplikasi?

Dalam beberapa literatur yang ada, perjanjian hukum antara pihak penumpang dan tukang ojek adalah saat setuju dengan mengklik aplikasi yang ada dan data-data yang tertera dalam aplikasi adalah menjadi data pendukung dalam perjanjian. Tetapi, apabila melihat keadaan di atas, apakah perjanjian dapat dianggap batal? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana upaya hukum dan perlindungan bagi para pihak?

Terlepas dari dampak positif yang ada, penulis masih melihat beberapa sisi lain yang harus dilakukan segera perbaikan terutama dalam masalah hukum yang ada. Pemerintah harus segera berupaya melakukan terobosan hukum untuk melindungi masyarakat dari kedua belah pihak baik dari pengguna jasa yaitu penumpang maupun pengguna aplikasi yaitu tukang ojek.

Kehadiran kemajuan teknologi yang ada harus diimbangi dengan aturan hukum yang baru pula. Jangan sampai kehadiran industri 4.0 di mana tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan masyarakat kedepan justru menjadi bumerang pula bagi masyarakat yang pasti akan mengalami dampak kerugian yang lebih besar karena mengalami secara langsung.

Liyanah
Liyanah. Mahasiswi Magister Manajemen President University.
*Liyanah
Mahasiswa Magister Manajemen Teknologi
President University

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here