Dugaan Pembengarusan Serikat Buruh PT Posmi, Anggota DPR RI: Pengusaha Jangan Semaunya

Ilustrasi penolakan union busting. (Foto: sekarindosiarbergerak.blogspot.com)
DEWAWEB

KABUPATEN BEKASI, Cikarang Barat – Kasus dugaan pemberangusan serikat pekerja PT Posmi Steel mendapat sorotan dari Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni yang membidangi ketenagakerjaan. Politisi Gerindra ini meminta pihak perusahaan tidak seenaknya memberhentikan pekerja.

“Pengusaha jangan macam-macam, semua ada aturan. Jangan main-main, Indonesia ada aturan, jangan semau-maunya, kita juga bisa,” kata Obon dikonfirmasi awak media, Senin, 16 Desember 2019.

Terlebih ruangan kantor sekretariat serikat pekerja digembok. Menurut Obon itu menandakan perusahaan sudah anti serikat pekerja. perlindungan serikat buruh dari union busting di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

“Dengan gembok ruangan PUK, itu ukuran antiserikat. Legalitas dan eksistensi serikat pekerja itu diakui pemerintah. Kalau sampai digembok jangan macem-macem perusahaan. Itu sudah ada peraturannya,” paparnya.

Terkait pemberhentian anggota serikat pekerja. Obon menjelaskan proses PHK harus melalui perundingan bipartit.

Baca berita terkait: Pengakuan Ketua PUK PT Posmi Steel Indonesia

“Proses PHK harus melalui proses perundingan. Walau alasan efisiensi, harus tetap prosedur,” tuturnya.

Sebanyak 44 anggota PUK perusahaan itu di-PHK, 7 di antaranya pengurus yang meliputi ketua dan sekretaris. Hanya 2 orang tersisa di PUK, yakni kepala bidang. Pada efisiensi 13 Desember 2019, total ada 53 yang di-PHK.

Belum sampai di situ, menurut pengakuan Ketua PUK PT Posmi, Bambang Sugianta, kantor sekretariat pun dikunci oleh pihak perusahaan sejak Jumat, 13 Desember 2019, malam. Saat mereka hendak mengabsen pada mesin fingerprint, data mereka pun sudah tidak terdeteksi.

(sti)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here