PT Hyundai Indonesia Motor Diduga Berangus Serikat Pekerja, FSPMI Geram

FSPMI
Ilustrasi massa FSPMI. (Foto: Medcom.id)

KOTA BEKASI, Medansatria – Dugaan Praktik Pemberangusan Serikat (union busting) Pekerja kembali terjadi di Bekasi. Kali ini terjadi di PT Hyundai Indonesia Motor. Perusahaan tersebut mem-PHK 5 orang pengurus pimpinan unit kerja (PUK) dan total 36 anggota serikat. Lima orang yang dipecat adalah ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang pembelaan, dan ketua bidang organisasi.

Manajemen produsen mobil asal Korea itu memutuskan untuk memberhentikan sepihak puluhan karyawan yang sudah mengabdi dengan alasan efisiensi. Padahal, audiensi terakhir masih buntu atau deadlock. Para pekerja yang di-PHK pun mengaku belum menerima surat PHK hingga hari ini. Meski pada mesin sidik jari data mereka masih terdeteksi, tapi mereka tidak diperkenankan bekerja.

“36 karyawan yang juga anggota PUK sudah dinonaktifkan, karena mereka mau.  Lima pengurus masih bertahan dan bisa masuk akses. Tapi tidak ada kerjaan, hanya di ruang sekretariatan. Sampai 12 kali pertemuan masih deadlock,” kata Ketua PUK SPAMK FSPMI PT HIM Eko Setiawan.

Eko merasa ada yang janggal, pada 26 Desember ia dan keempat temannya di-transfer sejumlah uang dalam jumlah besar oleh perusahaan, jumlahnya Rp 25 juta. Itu terjadi jelang rapat bipartit ke-11 atau sebelum ia dinyatakan di-PHK.

Yang menjadi pertanyaan pihaknya, uang itu pada awalnya disebut sebagai uang kompensasi sebelum diskusi ke-11, tapi ia bahkan belum menerima surat PHK.

“Gak ada slip (ketika uang itu dikirim ke rekening). Kita tanyakan ke perusahaan mereka milintir-melintir. Pas pertemuan ke-11 katanya itu uang kompensasi,” ucapnya.

Slip Eko. Terlihat besaran uang masuk dan uang yang mesti dikembalikan (selisih). (Foto: Urbanjabar.com)

“Terus mereka minta dibalikin ke rekening perusahaan hari Jumat (3 Januari 2020) sebelum jam 5 sore. Kita kirim sesuai jumlah yang diminta perusahaan di slip, selisihnya. Kita tanya di perundingan jawaban mereka gak konsisten,” sambungnya.

Selisih yang diminta untuk dikembalikan kepada pihak perusahaan yang terletak Jalan Wahab Affan, Medansatria, sebesar Rp 14 jutaan. Sementara nominal pengembalian teman-temannya berbeda.

Eko menilai perusahaan diduga sudah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) Nomor 21 tahun 2000, yang mengatur mengenai pemberangusan serikat pekerja.

Follow: Instagram UrbanJabar.com untuk berita khas lain

“Kita harap yang sudah di-PHK diperkerjakan kembali. Karena serikat buruh resmi diakui pemerintah,” tuturnya.

Kini hanya 6 pengurus yang tersisa dan bukan pada bagian inti, karena ia sebagai ketua beserta sekretaris, bendahara, dan 2 ketua bidang telah di-PHK.

FSPMI
Ketua PC SPAMK FSPMI Bekasi, Suparno, saat konsolidasi di Omah Buruh, Selasa, 17 Desember 2019. (Foto: Urbanjabar.com)

Tanggapan PC SPAMK FSMPI

Mendapati laporan itu, Ketua PC SPAMK FSPMI, Suparno memastikan akan mengawal dugaan pemberangusan serikat pekerja ini.

“Kita sudah tiga kali audiensi tapi tidak dapat titik temu. PUK merupakan simbol organisasi serikat,” tuturnya.

Suparno mengatakan langkah perusahaan memberikan sejumlah kepada sejumlah uang kepada karyawan yang diberhentikan patut dipertanyakan.

“Uang pesangon di-transfer sebelum surat PHK diterima. Diduga ada penggelapan uang ini, maladministrasi. Kok bisa uang pesangon atau kompensasi di-transfer sebelum ada surat PHK. Lalu, minta dikembalikan sisanya lagi karena alasan itu uang ganti cuti. Mana ada uang ganti cuti sebesar itu,” katanya.

Suparno berharap pihak perusahaan  menunjukan itikad baik dengan memperkerjakan kembali pengurus PUk yang sudah diberhentikan.

“Besok kita akan lakukan konsolidasi membahas langkah apa yang kita ambil selanjutnya terkait kasus ini,” ucap Parno.

(sti)

Response (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *