DPK Unsur Serikat Pekerja Undang Unsur Apindo Berunding soal UMSK

UMSK Serikat Pekerja
Ilustrasi. (Foto: ppmionline.or.id)
DEWAWEB

KABUPATEN BEKASI – Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Bekasi unsur Serikat Pekerja mengajukan perundingan mengenai UMSK Kabupaten Bekasi Tahun 2020.

Hal itu dibenarkan perwakilan KC FSPMI Bekasi, Abdul Bais. Katanya, surat dilayangkan kepada unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada Jumat, 17 Januari 2020.

“Kami, dari unsur serikat pekerja, meminta berunding hari Selasa, 21 Januari 2020, pagi di Kantor Disnaker Kabupaten Bekasi,” ucapnya kepada media.

Sejauh ini Apindo terkesan enggan bertemu untuk berunding secara bipartit untuk membahas UMSK 2020.

Ada informasi menarik di Instagram Urbanjabar, follow yuk

Sementara itu Sekretaris Konsulat Cabang (KC) FSPMI Bekasi, Suparno, menjelaskan, apabila DPK Unsur Apindo tidak mau berunding, pihaknya akan meminta pemerintah untuk diskresi.

“Diskresi pemerintah sesuai Pasal 22 UU 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Negara. Diskresi untuk kepentingan umum dan menciptakan situasi kondusif,” ucapnya, Minggu, 19 Januari 2020.

“Kenapa kepentingan umum? Di Bekasi ada 1,5 juta buruh berdasarkan data Disnaker. Sementara yang punya hak pilih ada 3 jutaan. Itu kan kepentingan umum, pemerintah berhak mengambil diskresi,” sambungnya.

Lihat juga: Sunda Empire, suatu kehebohan baru

Kata dia, apabila menyangkut diskresi untuk kepentingan umum maka tak menyangkut UU Perburuhan, melainkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.

DPK Unsur Serikat Pekerja sendiri mengajukan angka 15 persen untuk UMSK Tahun 2020.

(sti)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here