Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi Sorot Praktik Sewa Kamar Apartemen Harian

  • Share
Sewa kamar apartemen harian
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holiq. (Foto: Urbanjabar.com)

KABUPATEN BEKASI, Cikarang Pusat – Komisi 1 DPRD Kabupaten menyoroti sewa kamar apartemen harian yang tidak terkena pajak sehingga berpotensi terjadinya bocornya pendapatan daerah. Terlebih sewa harian apartemen tidak tersentuh pajak.

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah mengatakan temuan ini akan segera ditindaklanjuti usai masa sidang reses anggota dewan.

“Kita akan tindaklanjuti, karena memang itu domain Komisi 1. Jika betul ada temuan itu menyebabkan kebocoran PAD. Kita akan panggil pihak terkait,” ujar politisi Gerindra itu, Kamis, 30 Januari 2020.

Setelah dilakukan rapat internal dengan Komisi 1 akan menentukan langkah selanjutnya, salah satunya memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Setelah reses kita akan kumpul,” tuturnya.

Holiknya menyebutkan jika sewa harian kamar apartemen itu tidak terkenan pajak, sudah bisa dipastikan ilegal.

“Itu ilegal,” tuturnya.

Sebelumnya banyak apartemen di Kabupaten Bekasi yang seharusnya diperuntukan untuk hunian menyediakan sewa harian tak ubahnya bisnis hotel selaku bisnis jasa penginapan.

Informasi yang dihimpun awak media melalui situs pencari, banyak ditemukan apartemen yang dapat disewakan, salah satunya melalui situs airbnb.co.id, disitus ini konsumen dapat mencari apartemen yang disewakan.

Temukan informasi menarik juga di Instagram urbanjabar (klik)

Apartemen seperti Oasis Cikarang, Green Palace, Trivium dan rumah milik pribadi dapat disewakan dengan harga yang beragam mulai dari 200 ribu. Hal ini jauh lebih murah dibanding hotel pada umumnya.

Salah manajemen hotel yang tak mau disebutkan namanya pun mengakui jika keberadaan sewa apartemen harian dikeluhkan para pengusaha hotel. Karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Berita terkait ‘sewa kamar apartemen harian’ di #hospitality

“Memang benar ada apartemen yang disewakan harian, harganya memang bisa lebih murah, karena kebanyakan tidak setor pajak. Beda dengan hotel yang kena pajak,” katanya.

Artinya, praktik sewa apartemen harian selain berpotensi merugikan pebisnis hotel juga membuat kebocoran pajak untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Karena praktik itu tidak terkena pajak.

“Kalau hotel sudah jelas setor pajak setiap kamar yang disewa tamu. Kalau apartemen ini kan langsung ke pemilik. Seharusnya pemerintah ya dapat lebih tegas soal apartemen disewakan harian ini,” tuturnya.

(sti)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *