PT KMK Diduga Berangus Serikat Pekerja, FSPMI Melawan

Abdul Bais
Ketua PC SPEE FSPMI Abdul Bais. (Foto: Urbanjabar.com)

KABUPATEN BEKASI – Dugaan praktik pemberangusan serikat pekerja oleh perusahaan kembali terjadi di Kabupaten Bekasi. PT KMK Plastics Indonesia mem-PHK 19 pekerjanya, 12 orang di antaranya adalah pengurus PUK, termasuk ketua, sekretaris dan wakil ketua bidang.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pun sudah mengeluarkan Anjuran nomor 567/6938/Disnaker pada 29 November 2019 agar PT KMK Plastics Indonesia kembali mempekerjakan 19 pekerja yang di-PHK tersebut. Berdasarkan keterangan PUK, perusahaan tak mengindahkan Anjuran itu hingga saat ini.

Ketua PUK PT KMK Plastics Indonesia, Rohaedi, menjelaskan perusahaan menuding pekerja melakukan tindakan anarkis dan sabotase pada mogok kerja pada 25 April 2019, padahal itu tak terbukti.

Instagram urbanjabar.com, (follow yuk)

“Ditegaskan dalam pertimbangan mediator, bahwa pengusaha tidak didukung dengan bukti dan sesuai Anjuran pengusaha wajib mempekerjakan kembali,” kata dia baru-baru ini.

Ia menjelaskan aksi mogok berjalan kondusif dan tidak ada pengrusakan atau hal yang melanggar hukum.

Ketua PC SPEE FSMPI Bekasi, Abdul Bais, menjelaskan mogok kerja karena bonus periode 2018 tak diberikan. Setelah perundingan bipartit 3 kali, kesepakatan tak tercapai, maka PUK menggunakan hak untuk mogok kerja sesuai Pasal 137 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Mogok Kerja.

Baca juga berita lain: Praktik sewa kamar apartemen harian disorot

“Aksi mogok yang dilakukan buruh terjadi secara prosedural. Tanggal 25 April dari pukul 07.00 sampai 16.00 peserta aksi absen finger print dan absen tertulis. Sebelum mogok, pihak pekerja mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan, PC SPEE FSMPI, Disnkaker, dan Polres Metro Bekasi. Di surat pemberitahuan itu juga dicantumkan waktu mogok kerja, lokasinya dan koordinatornya,” ucap Bais sewaktu diwawancarai, Minggu, 2 Februari 2020.

Katanya, saat mogok buruh laki-laki dikumpulkan di kantin perusahaan , dan buruh perempuan di ruangan training.

Bais melanjutkan perusahaan terkesan mengabaikan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang terbit pada 29 November 2019. Menurutnya, perusahaan harus mematuhi Anjuran itu.

Katanya, pada Anjuran tertulis perusahaan harus memanggil para pekerja yang di-PHK paling lambat 7 hari setelah Anjuran diterima. Pekerja pun wajib melaporkan diri pada rentang waktu yang sama.

Lanjutnya, Sewaktu kesembilan belas pekerja yang di-PHK itu minta bertemu dengan manajemen perusahana mereka ditolak.

Ia juga menyoroti masalah transfer pesangon kepada pekerja yang di-PHK secara sepihak. Kata dia, meski Surat PHK sudah terbit seharusnya perusahaan tak bisa asal transfer.

“Harusnya PHI dulu. Di PHI juga belum final, bisa kasasi di MA. BPJS Kesehatan juga diberhentikan. Itu enggak boleh,” kata dia.

Menurut data yang ia berikan, pesangon di-transfer kepada pekerja pada 2 September 2019.

“Tim Advokasi kita akan melanjutkan kepada Desk Ketenagakerjaan Polda Metro Jaya tentang pencemaran nama baik PUK yang menuduh PUK sabotase menutup gerbang. Padahal tidak ada seperti itu,” kata dia.

Selanjutnya PC SPEE FSMPI akan terus melakukan konsolidasi dan perlawanan terhadap dugaan praktik pemberangusan serikat pekerja dan PHK sepihak tanpa dasar yang kuat.

(sti)

Responses (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *