Anjuran Disnaker Tak Dipatuhi PT KMK

  • Share
FSPMI
Ilustrasi massa FSPMI. (Foto: Medcom.id)

KABUPATEN BEKASI, Cikarang Utara – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi mengakui sudah mengeluarkan Anjuran kepada PT KMK Plastic Indonesia agar mempekerjakan kembali 19 karyawan yang sudah dipecat pihak perusahaan pada bulan November lalu.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah ketika dikonfirmasi awak media.

Nur mengatakan jika pihak perusahaan tidak melaksanakan anjuran pihak yang berkeberatan dapat diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Kalau sudah keluar Anjuran secara ketentuan, tugas dinas sudah selesai. Kalau tidak dijalan dapat banding ke PHI,” tuturnya.

Ketua SPEE FSPMI Bekasi, Abdul Bais, menyayangkan sikap perusahaan yang tidak mengikuti anjuran Disnaker. FSPMI pun kata dia akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

Pihaknya, kata Bais, akan menerjunkan tim advokasi untuk mengawal kasus ini dan akan melaporkan pihak perusahaan ke Polda Metro Jaya.

“Saya tugaskan Tim advokasi pimpinan cabang elektronik elektrik dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti pelaporan dugaan pemberangusan serikat pekerja ke Desk Pidana Perburuhan Polda Metro Jaya,” kata Bais.

Sebelumnya diberitakan, PT KMK diduga melakukan pemberangusan serikat pekerja karena mem-PHK 19 karyawan yang juga anggota serikat secara sepihak.

Padahal, mogok kerja yang dilakukan 25 April 2019 yang lalu berjalan kondusif, tertib dan aman. Tidak ada tindakan anarkis maupun sabotase seperti yang dituduhkan perusahaan.

“Hal tersebut ditegaskan dalam pertimbangan mediator, bahwa pengusaha tidak didukung dengan bukti dan sesuai anjuran tanggal 29 Oktober 2019 pengusaha wajib memperkerjakan kembali,” kata Ketua PUK SPEE FSPMI PT KMK Plastics Indonesia Rohaedi.

Senada dengan Rohaedi, Sekreraris PUK SPEE FSPMI PT. KMK Plastics Indonesia, Agus Salim, menilai perusahaan diduga sudah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 28 UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang mengatur mengenai pemberangusan serikat pekerja.

(sti)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *