Perselisihan PUK dan Manajemen, FSPMI Minta PT SIM Buka Ruang Diskusi

FSPMI
(Ilustrasi) Ketua PC SPAMK FSPMI Bekasi, Suparno, saat konsolidasi di Omah Buruh, Selasa, 17 Desember 2019. (Foto: Urbanjabar.com)

KABUPATEN BEKASI, Tambun Selatan – Aksi unjuk rasa buruh PT Suzuki Indomobil Motor atau PT SIM menuntut kesejahteraan belum menemui titik temu. Pimpinan Unit Kerja (PUK) perusahaan itu merasa ada diskriminasi terhadap aktivitas mereka belakangan ini pascaaksi.

Hal itu dikatakan oleh Ketua PUK SP-AMK FSPMI PT SIM, Heru Wibowo. Pekerja saat itu membawa sejumlah tuntutan kepada pihak perusahaan.

Tuntutan yang pernah dilayangkan pekerja adalah masalah selisih upah sektoral masuk dalam perhitungan. Kemudian, masalah pesangon atau dana pensiun.

Instagram Urbanjabar (follow)

Ketiga, perihal saldo plafon pengobatan yang layak. Ketiga hal itu bagi mereka dirasa kurang. Aksi unjuk rasa mereka gelar sebanyak 2 kali, pada 5 Juli 2019, dan 27 Juli 2019.

“Setelah selesai aksi pergantian manajemen. Dalam perjalannya manajemen baru merasa teranggu. Tujuh pengurus PUK dikenai SP, 2 di antaranya SP-2. Padahal aksi kita legal dan sudah sesuai aturan,” kata dia ketika diwawancarai, Rabu, 4 Januari 2020.

Para anggota PUK yang kata Heru berjumlah total 3.362 agak sulit meminta izin ketika ada agenda serikat.

“Perangkat dipersulit ketika ada agenda organisasi di luar. Buat surat dispensasi, alasan ABCD,” ucap dia.

Meski telah memenuhi syarat sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kata dia, di loket kadang buruh dipilih-pilih lagi. Mana yang bisa ikut kegiatan di luar, mana yang tidak.

“Dulu-dulu gak seperti itu. Harusnya boleh semua. Jelas-jelas di PKB sesuai. Sekarang harus ada kartu putih (kartu izin keluar), dna lampiran. Paling yang diizinin beberapa orang saja,” ucapnya.

Berita mengenai topik #buruh

Misalkan, satu bagian terhadap 10 orang yang meminta izin, maka yang diizinkan paling 3 orang.

“Dulu pernah ada yang parah aja tidak seperti ini (kondisi hubungan industrial antara pekerja dan manajemen, Red). Harapan kita peningkatan kesejahteraan saja. Kita duga ada penekanan terhadap serikat pekerja,” kata dia.

Dikatakan Heru dirinya sudah melaporkan dugaaan pemberangusan serikat ini kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang FSPMI.

“Kita sepenuhnya serahkan ke pusat dan cabang,” tuturnya.

Ketua PC SPAMK FSPMI Bekasi, Suparno dikonfirmasi mengakui sudah menerima laporan itu. Pihaknya meminta pihak perusahaan untuk membuka ruang diskusi.

“Saya meminta pihak perusahaan untuk dapat membuka ruang diskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tuturnya, Rabu, 5 Februari 2020.

Suparno menegaskan jika ada perusahaan yang mencoba melakukan pemberangusan serikat, FSPMI pastikan melawan.

“Serikat pekerja itu sudah diatur undang-undang. PUK adalah simbol organisasi serikat pekerja,” ucapnya.

(sti)

Response (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *