Aliansi BBM Siap Gelorakan Penolakan RUU Omnibus Law

  • Share
Konsolidasi Aliansi BBM di Omah Buruh, Cikarang Selatan, Selasa, 3 Februari 2020. (Foto: Urbanjabar.com)

Urbanjabar.com, Cikarang Selatan – Seluruh Buruh Bekasi sepakat menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Serikat Pekerja (SP) pun kompak akan melakukan gerakan mogok kerja massal jika peraturan itu tetap dipaksakan.

“Kita sebutnya Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM). Kita sepakat bergerak bersama kurang-lebih ada 14 serikat pekerja di Kabupaten dan Kota Bekasi,” ucap Sekretaris KC FSPMI Bekasi, Suparno, kepada wartawan.

Katanya, Aliansi BBM menunda aksi lantaran ingin melihat komitmen Pemkab Bekasi mengenai UMSK. Pemkab berjanji maksimal 16 Maret 2020 akan merekomendasikan UMSK kepada Pemprov Jawa Barat.

“Kalau pemerintah tidak komitmen, kita bisa pastikan buruh akan keluar dari pabrik-pabrik, jadi tidak lagi unjuk rasa,” kata dia, Selasa, 3 Maret 2020.

Mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Aliansi BBM berkonsilidasi sebagai bentuk sikap karena di tingkat pusat 3 konfederasi besar seperti KSPSI, KSBSI, dan KSPI, telha membentuk Majelis Persatuan Buruh Indonesia (MPBI) untuk melawan RUU Omnibus Law.

“Sehingga kami di daerah menyiapkan diri suatu ketika diinstruksikan keluar dari pabrik, kami sudah ready dan tidak tengak-tengok maju atau tidak,” ucapnya.

Pihak buruh di Bekasi juga terus mensosialisasikan potensi bahaya RUU Omnibus Law kepada masyarakat dengan cara membagikan leaflet (selembaran, Red) ke tiap perumahan.

“Kita sudah bentuk relawan di Kabupaten Bekasi untuk 6 dapil. Kita sosialisasikan betapa bahayanya RUU Omnibus Law Cipta Kerja,” ucap Parno, sapaan karibnya.

Dampak Omnibus Law bagi buruh di Indonesia, kata dia, ada banyak seperti penghapusan pesangon, PHK dipermudah, tenaga kerja asing bebas masuk Indonesia, kontrak seumur hidup, outsourcing dan magang bebas.

“Tidak ada lagi masa depan bagi kaum buruh kalau sampai DPR RI sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja,” katanya.

Ia menyebut tidak ada satu pasal pun dari RUU itu berpihak kepada buruh. Sebagai contoh, pekerja kontrak mendapat pesangon apabila habis kontrak.

“Ternyata dalam isi (RUU itu, Red). Apabila kontrak lebih dari 1 taun. Bisa saja pengusaha bikin kontrak 11 bulan akhirnya tidak dapat pesangon. Dan, besaran pesangon tidak diatur pemerintah,” katanya.

Sehingga, lanjutnya, Rp100 ribu pun dapat disebut dengan pesangon karena tak ada standar berapa besar seharusnya pesangon itu.

“Semua dibikin bias, indikasinya adalah presiden diberikan cek kosong sama UU Omnibus Law, semua nanti diatur peraturan pemerintah (PP),” katanya.

Apabila tidak diundur, MPBI mengeluarkan instruksi untuk aksi besar-besaran pada 23 Maret 2020, dan Aliansi BBM mengaku siap untuk turun. Mogok nasional, kata dia, dapat terjadi karena 3 konfederasi besar buruh sudah bersatu dalam MPBI.

“Bekasi pasti totalitas. Kalau nyewa bis kita tidak dikasi, PO disetop. Kita berhenti di Bekasi aja (mogok nasional, Red). Pasti lumpuh total Bekasi,” ucapnya.

Di Bekasi akan mengerahkan lebih dari 100.000 buruh. Total anggota Aliansi BBM hampir mencapai 500.000 buruh, terdiri atas 230 ribu buruh di Kabupaten Bekasi dan 250 ribu buruh di Kota Bekasi.

(eug)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *