Aliansi BBM Minta Pemkab Terbitkan Surat Edaran Liburkan Buruh

  • Share
Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja
(Ilustrasi) Konsolidasi Akbar jelang demonstrasi tolak omnibus law di Omah Buruh, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jumat, 10 Januari 2020. (Foto: Urbanjabar.com

Urbanjabar.com, Kabupaten BekasiAliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi meminta Bupati Bekasi Eka Supria Atmajaya mengeluarkan surat edaran terkait penghentian aktivitas produksi.

Surat itu dilayangkan 18 aliansi serikat pekerja di Bekasi secara resmi melalui 003/A-BBM/Bks/III/2020 pada 27 Maret. Namun, hingga hari ini belum ada tanggapan dari Pemkab Bekasi.

Koordinator Aliansi BBM dari KC FSPMI Bekasi, Suparno, menjelaskan saat ini kasus covid-19 di Kabupaten Bekasi terus meningkat dan daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara ini menjadi zona merah.

Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Kabupaten Bekasi, hingga hari ini ada 24 kasus positif korona, 160 pasien dalam pengawasan (PDP) dan 788 orang dalam pemantauan (ODP).

“Kita minta bupati mengeluarkan surat edaran kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi agar menghentikan seluruh aktivitas produksi untuk memutus perkembangan wabah covid-19,” ucap dia, Kamis (2/4/2020).

Kemudian, Aliansi BBM juga meminta pemerintah meliburkan seluruh buruh di dalam perusahaan.

“Kita minta perusahaan juga membayar upah 100 persen kepada seluruh buruh yang diliburkan akibat wabah ini,” kata dia.

Ia juga meminta dalam surat edaran itu meminta agar buruh berdiam diri di rumah sampai batas waktu yang ditentukan.

“Aliansi BBM berharap pemkab membuat surat edaran untuk keempat hal di atas,” katanya.

(eug)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *