Warga Miskin Tak Miliki Identitas, Kabid Pemdes : Kades Harus Bantu

DEWAWEB

BEKASI-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)  Kabupaten Bekasi meminta Kepala Desa membantu warga miskin mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pasalnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) diperlukan untuk pembuatan rekening Bank BJB penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)  dari dana desa

“Kalau memang laik mendapatkan bantuan, kepala desa harus membantu pembuatan identitas warganya. Prosesnya dipercepat agar bisa terdata,”kata Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa  DPMD Kabupaten Bekasi,  Maman Firmansyah kepada awak media.

Maman mengatakan jika desa sudah melakukan musyawarah Desa (Musdes)  Khusus, data calon penerima BLT dana desa tidak dapat diganti,  jadi Pemerintah Desa harus memastikan data penerima itu tepat sasaran.

“Musdes khusus itu kan dilaksanakan untuk verifikasi data, memastikan data tepat sasaran. Agar tidak ada warga yang tumpang tindih menerima bantuan. DPMD hanya menerima laporan,  penentuan penerima  sepenuhnya di pemerintah desa,”ujarnya.

Jika warga miskin sudah mendapatkan NIK,  dikatakan Maman warga miskin dapat diupayakan ke enam sumber bantuan lainnya,  “Kalau Musdes Khusus sudah dilaksanakan desa,  ada warga miskin belum mendapatkan bantuan.  Bisa dialihkan ke sumber bantuan lainnya,”ujarnya.

Hingga saat ini,  dikatakan Maman baru empat desa yang sudah memberikan laporan sudah melaksanakan Musdes Khusus. Musdes Khusus harus dihadiri pendamping desa dan petugas TKSK daru dinas sosial yg memegang data.

 

“Hasil musdes di buatkan berita acara ditandatangani semua yg hadir Diverifikasi oleh Camat,”ujarnya.

Sebelumnya,  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan penerima BLT desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK) kini tak perlu repot. “Kalau tidak punya NIK tetap bisa menerima dengan mencatat alamat ditulis selengkapnya sebagai bagian pertanggungjawaban,” ujar Abdul dalam konferensi video di Jakarta, Senin (27/4).

Langkah tersebut untuk memberikan kemudahan bagi yang membutuhkan. Pendataan penerima yang berhak mendapatkan BLT desa akan dilakukan dari tingkat rukun tetangga (RT).”Pendataan dengan tiga orang pada tiap RT karena kita yakin masyarakat desa jauh lebih tau siapa yang berhak,” katanya.

Anggaran BLT dana desa yang disalurkan pemerintah ke tiap desa berbeda-beda. Kriterianya, desa yang mendapatkan anggaran Rp 800 juta akan dipotong maksimal 25% untuk BLT. Sedangkan desa yang mendapat Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar akan dipotong 30%. Untuk desa dengan anggaran lebih dari Rp 1,2 miliar akan dipotong 35%. Setiap keluarga terdampak corona nantinya berhak mendapat BLT Rp 600 ribu per bulan sebanyak tiga kali.(kuy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here