Layak Menerima, Kakek Samin Tidak Masuk Data Penerima Bansos Desa Burangkeng

  • Share
Kakek Samih Luput Pendataan
Kakek Samih di kediamannya, Desa Burangkeng, Setu, Kabupaten Bekasi. (Foto: Urbanjabar.com)

Urbanjabar.com, Kabupaten Bekasi – Pemerintah memastikan agar warga yang tidak mampu mendapat bantuan sosial dalam menghadapi pandemi ini.

Meski demikian, persoalan bansos masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama soal pendataan.

Di Kampung Sasakdempul, Desa Burangkeng, Setu, Kabupaten Bekasi, seorang pria berusia 82 tahun bernama Samin bin Awih luput dari pendataan karena tidak memiliki identitas, yakni KTP.

Samin hanya tinggal berdua bersama istrinya di rumah gubuk tanpa fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang tersembunyi dari jalan utama.

“Belon dapat bantuan. Belon ada yang data,” katanya singkat saat didatangi sejumlah wartawan, Sabtu, 2 Mei 2020.

Samin sehari-hari hanya membuat sangkar ayam dari bilah-bilah bambu dan berharap ada yang membeli buatan tangannya itu.

Satu sangkar ayam dia jual seharga Rp100 ribu. Dulu, sewaktu fisiknya masih kuat, dia berkeliling menjajakan barang itu.

“Ora laku kurungan (sangkar ayam, Red). Biasanya jalan ke Pekopen (Tambun, Red). Udah ora kuat jalan,” ucapnya.

Pendengaran Samin sudah melemah, sehingga lawan bicara harus berbicara lebih keras.

Dia berharap ada bantuan yang datang untuknya di masa-masa sulit seperti ini.

Samin tidak tercatat ke dalam penerima bansos. Tim Sisir Karang Taruna Setu menemukan fakta itu.

Ketua Karang Taruna Setu, Acep Juandi, menjelaskan saat ini Karang Taruna mendampingi Samin dalam pembuatan KTP agar dapat menerima bantuan pemerintah.

“Kepada pengurus yang menemukan ada orang tidak mampu dan belum terdata sebelum penerima bantuan karena tidak ada KTP, harap didampingi,” ucap pria yang akrab disapa Leo ini.

Dia juga meminta Karang Taruna untuk menyisir orang yang tidak mampu dan tidak punya KTP agar mendapatkan bantuan, sehingga bantuan pemerintah dapat tepat sasaran.

“Mari saling menguatkan. Semoga wabah korona cepat selesai dan kondisi kembali normal,” ujar dia.

Kepala Bidang Pemeritahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Maman Firmansyah, meminta pihak desa membantu warga miskin dalam kepengurusan KTP.

“Kalau memang laik mendapatkan bantuan, kepala desa harus membantu pembuatan identitas warganya. Prosesnya dipercepat agar bisa terdata,” ucapnya. (selengkapnya)

(eug)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *