Pengusaha Berencana Cicil THR Buruh, FSPMI Bekasi Tolak Tegas

FSPMI
(Ilustrasi) Ketua PC SPAMK FSPMI Bekasi, Suparno, saat konsolidasi di Omah Buruh, Selasa, 17 Desember 2019. (Foto: Urbanjabar.com)
DEWAWEB

Urbanjabar.com, Kabupaten Bekasi – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara resmi bersurat kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartanto agar memberikan kebijakan khusus terkait THR di tengah situasi pandemi virus korona, yakni pembayaran THR secara bertahap.

Hal itu menurut pengusaha untuk mengindari PHK besar-besaran dan dapat mempertahankan arus kas hingga akhir tahun.

Sekretaris Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi, Suparno, menegaskan tidak mau THR buruh dibayar secara bertahap. Apalagi, kata dia, saat ini mendekati masa daftar ulang anak sekolah.

“Kami sampaikan ke PUK, kalau perusahaan maksa mencicil ataupun tidak bayar THR secara penuh. PUK tidak boleh tanda tangan kesepakatan apapun agar kita bisa larikan ke KUH 374 tentang Penggelapan dalam jabatan,” kata Suparno, Senin (4/5/2020).

Oleh karena itu pihaknya mengingatkan agar perusahaan membayarkan THR secara penuh dan tepat waktu.

Tuntutan itu bukan tanpa alasan, ucap aktivis buruh ini, stimulus pemerintah terhadap pengusaha lebih besar dibandingkan stimulus terhadap buruh yang terdampak covid-19.

“Sangat tidak logis perusahaan bayar THR dicicil. Puluhan tahun ambil profit dan keuntungan besar, ini baru 2 bulan pandemi yang jadi tumbal buruh di bawah,” ujar dia.

“Upaya reduce cost agar bisa bayar THR bisa dengan memangkas inventaris maupun fasilita di tingkat direksi. Bahkan gaji tingkat direksi dsn manajerial dibayar, operator yang terdampak,” sambungnya.

Kata dia, hal itu membuat buruh sangat resah. Untuk itu, dalam waktu dekat pihak FSPMI Bekasi akan menggelar konsolidasi dan diskusi parsial yang diikuti tiap 10 PUK dengan memerhatikan protokol covid-19.

Lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan pihak aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) membuka posko pengaduan mengenai THR yang kini jadi masalah serius.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 menyebutkan pengusaha wajib membayar THR paling lambat tujuh hari atau seminggu sebelum Hari Raya Keagamaan.

(eug)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here