Buruh se-Jabar Tuntut UMSK, Begini Jawaban Wakil Gubernur

Buruh Demo Pemda Provinsi Jabar
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum bersama massa buruh, Selasa, 30 Juni 2020. (Foto: Humas Pemda Provinsi Jabar)
DEWAWEB

Urbanjabar.com, Kota Bandung – Massa buruh memadati Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa, 30 Juni 2020. Mereka menuntut tentang upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) dan jaring pengamanan sosial (JPS) bagi buruh.

Perwakilan buruh dari Aliansi Buruh Jabar, Aliansi Buruh Bekasi Melawan, KASBI, dan SBSI, diterima Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum di ruangan.

Kepada media, Uu menjelaskan landasan hukum UMSK masih terus diproses. Ia menampik tudingan pergantian kepala Disnakertrans memengaruhi proses itu.

“Kami sedang menelaah dan me-review satu demi satu karena masih ada kelemahan. Ganti Kadis tidak mengganggu (proses), tidak ada alasan menunda. Justru ketika rotasi-mutasi, pesan kami kepada Kadis adalah meneruskan program sebelumnya dan mempercepat kinerja,” ucap Uu.

Penting: Iklan gratis bagi UMKM terdampak covid-19 di urbanjabar.com, khusus bulan Juli 2020

Tentang dampak covid-19 terhadap buruh, Uu menyampaikan agar buruh membuat aduan supaya pihaknya bisa memanggil perusahaan yang bersangkutan.

“Kalau belum ada kesepakatan dan kesepahaman, bisa audiensi sendiri antara Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan serikat buruh,” imbuhnya.

Soal bantuan sosial (bansos) dan perlindungan kesehatan bagi buruh, Uu menjelaskan bahwa setiap warga Jabar yang menjadi miskin baru (misbar) akibat pandemi COVID-19 berhak menerima bansos provinsi.

Dirinya pun menegaskan, bansos provinsi merupakan pelengkap dalam Sembilan Pintu Bantuan sehingga tidak boleh ada warga yang dobel menerima bantuan.

Sembilan pintu bantuan dari pemerintah itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, bansos presiden di Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi), Dana Desa, bansos tunai Kementerian Sosial, bansos kabupaten/kota, bansos provinsi, serta Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu).

“Karena tidak ada pengkhususan judul kepada kelompok tertentu. Tidak ada judul khusus, kalau memang misbar, dapat haknya. Jadi bansos sudah termasuk untuk buruh, asal jangan sampai data dobel,” tuturnya.

“Yang sudah dapat Kartu PKH, Kartu Sembako, dan lainnya, tidak dapat bansos provinsi. Jadi bansos provinsi sebagai pelengkap. Jika memang belum terdaftar oleh RT/RW, sampaikan lewat (aplikasi) Pikobar,” tambahnya.

Uumeminta serikat buruh di Jabar untuk terus menjaga komunikasi dengan Disnakertrans Jabar. Sementara Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar segera memanggil Apindo untuk beraudiensi.

“Kami juga akan lakukan audiensi dengan Apindo. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak (serikat buruh) hari ini. Apa yang diharapkan membuat kami lebih cepat mengerjakan apa yang memang sebetulnya sedang dilaksanakan,” ucap Kang Uu.

“Pemprov terbuka menerima aspirasi dan masukan karena yang merasakan (masalah buruh) memang buruh itu sendiri. Dengan komunikasi, ini menjadi masukan bagi kami, tutupnya.

Dalam agenda audiensi bersama serikat buruh di Jabar, Pemda Provinsi Jabar turut memberikan bantuan 5.000 masker. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Kang Uu dengan didampingi Kepala Disnakertrans Jabar Rachmat Taufik Garsadi.

(sti)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here