Aktivis Lingkungan Minta Pemkab Bekasi Tindak Tegas Galian Ilegal di Kertarahayu

Galian Pasir di Nawit
Galian pasir ielgal di Kampung Nawit, Kertarahayu, Setu. (Foto: iistimewa)
DEWAWEB

Urbanjabar.com, Kabupaten Bekasi – Pengusaha Galian Pasir ilegal di Desa Kertarahayu masih tetap beroperasi meski sudah diinstruksikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menghentikan aktifitasnya.

Salah satu aktivitis lingkungan, Abdul Rohman meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi dan aparat menegak hukum menindak tegas pengusaha galian pasir di Kampung Nawit, Kertarahayu yang masih membandel.

“Pemerintah ini kan satu kesatuan, Wakil Gubernur sudah meminta tidak boleh aktifitas tambang ilegal di Kabupaten Bekasi, Pemerintah tingkat Kabupaten harus bisa membantu pemerintah diatasnya, begitu juga aparat penegak hukum. Jangan hanya tutup mata,” kata dia, Selasa, 28 Juli 2020.

Pria yang juga ketua Ormas Oi Kabupaten Bekasi jika pemerintah Kabupaten Bekasi hanya berpangku kepada provinsi untuk penindakan sama saja tidak mau berkaloborasi dengan Pemerintah Provinsi.

“Memang galian C ini wewenang provinsi, tapi Kabupaten Bekasi bisa turut melakukan penertiban melalui pintu kesesuaian tata ruang, ketertiban umun dan lingkungan. Itu wewenang Kabupaten Bekasi,” ucapnya.

Tindak Lanjuti Laporan Masyarakat, Wagub Jabar Segel Pertambangan Tanah di Desa Kertarahayu 1
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum melihat dua ekskavator yang digunakan pelaksana pertambangan untuk mengeruk tanah, Kamis, 16 Juli 2020. (Foto: Urbanjabar.com)

Dalam waktu dekat, bila ada tindak dari Kabupaten Bekasi, ia mengatakan akan segera melaporkan aktivitas galian pasir kepada Pemerintah Provinsi dan aparat penegak hukum.

“Kita sudah komunikasi dengan pihak provinsi, informasi untuk galian pasir di Kertarahayu berada di sempadan sunga Cigelam dan sedang dikomunikasikan dengan PSDA Jabar dan BBWS Citarum,” ujarnya.

Kertarahayu menurut Dego adalah wilayah penghijauan di Kabupaten Bekasi dan digadang-gadang sebagai desa wisata.

“Bukan artinya tidak boleh, semua harus ada ijin agar tidak merugikan masyarakat. Kalau pengusaha ngurus izin itu ada aturan yang harus dijalani, agar tidak merusak lingkungan,” paparnya.

Oi sebagai salah satu organsiasi pecinta lingkungan menurut Dego sudah mendata semua aktifitas tambang ilegal di Kabupaten Bekasi.

“Sudah kita data di Kecamatan Setu, Cibarusah dan Cabangbungin, data ini kita akan serahkak ke Pemerintah untuk membantu kerja Pemerintah,” paparnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here