Realisasi Kompensasi Bau, Warga Tamanrahayu Tunggu Gerak Pemda Kabupaten Bekasi

Realisasi Kompensasi Bau, Warga Tamanrahayu Tunggu Gerak Pemda Kabupaten Bekasi
Ketua Karang Taruna Tamanrahayu Emin Suryana di TPST Bantargebang, Minggu, 18 Oktober 2020. (Foto: urbanjabar.com)
DEWAWEB

Urbanjabar.com  – Masyarakat DesaTaman Rahayu, Setu, hingga kini masih menanti kompensasi bau dampak TPST Bantargebang dari Pemprov DKI Jakarta.Usut punya usut, kompensasi tak kunjung cair lantaran proposal belum dikirim kepada DKI.

Ketua Karang Taruna Desa Tamanrahayu, Enim Suryana, menjelaskan sejak 2019, Aspirasi Masyarakat Tamanrahayu (AMT) sudah menyodorkan berkas berisi data penerima uang kompensasi bau TPST Bantargebang.

Akan tetapi, berkas itu belum juga diterima oleh pihak Pemprov DKI Jakarta lantaran masih tersangkut di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Padahal, apabila data itu sudah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta, kata Emin, harapan warga mendapat kompensasi bau dapat terealisasi karena DKI Jakarta sudah menganggarkannya.

“Data itu berisi 1.577 kepala keluarga dari Dusun III yang berhak menerima kompensasi bau sebesar Rp216.000 per bulan,” ucap dia kepada media, Senin, 19 Oktober 2020.

“Warga sudah pada bikin rekening BJB. Sekarang saldonya udah pada limit malah (karena uang kompensasi belum ada),” sambung dia.

Pria yang akrab disapa Jibril itu mengaku warga sudah mulai gelisah karena belum juga mendapatkan hak mereka. Sementara, tahun 2020 akan berakhir kurang dari 3 bulan ke depan.

“Warga sudah banyak yang menanyakan. Warga sudah resah dan menanti-nanti. Apalagi dengan pandemi covid-19,” kata dia.

Dia berharap Pemkab Bekasi dapat bergerak cepat mengurus berkas itu dan mengirimkannya kepada Pemprov DKI Jakarta.

“Supaya kompensasi bisa diterima warga untuk membantu perekonomian mereka,” demikian Jibril.

Berkas di Dinas LH

Pelaksana Tugas (Plt) Camat Setu, Iman Santoso mengatakan akan segera melakukan kroscek keberadaan berkas ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH)Kabupaten Bekasi.

“Sudah koordinasi dengan pak kepala desa, nanti akan di kroscek ke Dinas Lingkungan Hidup, yang jelas memang saat ini masih berproses,” kata Iman ditemui awak media kemarin, Senin, 19 Oktober.

Iman mengatakan sebelumnya pemerintah Kabupaten Bekasi sudah melakukan dua kali revisi berkas untuk pengajuan dana kompensasi tersebut ke DKI Jakarta.

“Sudah dua kali perbaikan berkas. SK sudah sudah nyambung tinggal penandatanganan. Masih ada proses penandatanganan. Kita kawal bersama-sama,” paparnya.

Berdasarkan informasi dari salah satu anggota AMT, pemerintah Kabupaten Bekasi belum menandatangani Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK) sebagai salah satu syarat pengajuan bantuan keuangan kepada Pemprov DKI Jakarta.

(umk)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here