Opini: Tegakkan Demokrasi di Kabupaten Bekasi

Unjuk rasa di Kantor Kemendagri, Jakarta. (Foto: Dokumentasi Jaya Suma)
DEWAWEB

Oleh: Jaya Suma
Presidium Pemuda Penegak Demokrasi Bekasi Raya

Urbanjabar.com, Kabupaten Bekasi – Menyikapi kegaduhan yang ada di masyarakat Kabupaten Bekasi yang diakibatkan oleh adanya isu pelantikan wakil Bupati Bekasi priode 2017-2022 dengan beredarnya di masyarakat Surat Undangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 005/6/74/OTDA tertanggal 23 November 2020 Perihal Undangan Rapat Pengisian Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022 yang menghasilkan Keputusan bahwa Kementerian Dalam Negeri mengambil alih dalam penetapan Wakil Bupati Bekasi yang di selenggarakan oleh DPRD Kabupaten Bekasi pada tanggal 18 Maret 2020.

Kami menilai jika keputusan tersebut diatas tetap akan di lakukan maka Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,Dan Walikota menjadi Undang-Undang dtidak konsisten dengan beberapa surat keputusan yang dikeluarkan sebelum oleh Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia diantaranya :

Rapat pada tanggal 22 Juli 2020 oleh kemanterian Dalam negeri berdasarkan surat undangan tanggal 20 juli 2020 dengan No.005/4179/SJ prihal Undangan rapat keputusan rapat tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Failitas Pengisian Jabatan wakil Bupati Bekasi sisa masa Jabatan 2017 – 2022

Rapat yang di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah, Perihal Usulan calon wakil bupati sisa masa jabatan tahun 2017 – 2022 dari Partai Politik Pengusung pada tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan surat undangan Nomor 005/667/Pemksm tertanggal 14 Agustus 2020 dan rapat tersebut tidak menghasilkan kesepakatan terkait usulan 2 (dua) nama calon Wakil Bupati Bekasi dari Partai Politik Pengusung.

Dari penjelasan Kami tersebut diatas kami menduga tidak ada dasar hukum yang memperkuat pengambilan keputusan untuk melakukan pelantikan calon wakil bupati Bekasi masa jabatan 2017-2022 oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, maka dari itu demi tegaknya aturan, terhindar dari asas kepentingan pribadi kelompok atau golongan dan tercipta rasa berkadilan bagi masyarakat kabupaten Bekasi, Kami dari Pemuda Penegak Demokrasi Bekasi Raya memohon kepada Menteri dalam negeri untuk menjalankan kesepakatan rapat pada tanggal 22 juli 2020 yaitu Melakukan Pemilihan Ulang Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022.

Catatan: Opini di atas murni hasil pemikiran penulis, Redaksi Urbanjabar.com tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang terjadi akibat opini tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here