Ditinjau Satpol PP Kecamatan, Pekerja Proyek Tidak Tahu Menahu Peruntukan Timbunan Tanah

Satpol PP Kecamatan Setu meninjau lokasi gundukan tanah yang diduga berbahaya di seberang kantor Desa Cibening, Kecamatan Setu, Senin, 15 Februari 2021. (Foto: Kontributor Urbanjabar.com)
DEWAWEB

Urbanjabar.com, Kabupaten Bekasi – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Setu meninjau timbunan tanah di Jalan Amanraden depan Kantor Desa Cibening, Senin (15/2). Timbunan tanah itu menyedot perhatian warga lantaran dikhawatirkan terdapat unsur Bahan Beracun Berbahaya (B3).

Kepala Seksie Trantib, Hidayat Sjarif mengatakan dari hasil tinjauan pihak desa maupun pekerja tidak tahu menahunya timbunan tanah diperuntukan untuk apa. Pekerja pun tak bisa menunjukan ijin usaha.”Tinjauan ini mengkroscek. Tidak ada yang tahu tanah ini untuk apa. Nanti selanjutnya kita tunggu dari pihak desa yang berkomunikask dengan pihak punya lahan,”kata Sjarif.

Sjarif mengatakan hasil tinjauan ini akan dilaporkan ke Camat Setu,”Iya dilaporkan ke Pa Camat, tidak ada yang tahu ini untuk apa. Ijin pun ga ada,”tuturnya. Sebelumnya, Aktivis Lingkungan Hidup, Abdul Rohman¬† meminta pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk mengkroscek keberadaan timbunan tanah didepan kantor desa. Selain tak punya ijin dikhawatirkan mengandung limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3).

Pasalnya, diketahui selain diduga menyerobot lahan desa. Gundukan tanah yang tidak jelas peruntukannya itu dikhawatirkan terdapat Bahan Beracun Berbahaya (B3) dilahan sekitar 1,7 hektar.

“Kemarin saya sudah kroscek. Terdapat gundukan tanah, namun tekstur tanah berbeda dari tanah merah biasa. Tanah licin dan klimis, seperti terdapat bekas minyak. Harus dicek lebih mendalam oleh dinas terkait dan aparat,”kata Aktivis Lingkungan, Abdul Rohman.

Anehnya, proyek itu tidak diketahui oleh pemerintah desa dan diduga tidak berijin,”Ini kan aneh, ada proyek seluas itu tapi tidak berijin kedesa?. Semua rekomendasi ijin itu kan dari desa,”ucap dia.Pria yang akrab disapa Dego ini mengkhawatirkan tempat itu untuk penampungan limbah B3 atau penambangan sehingga lingkungan terancam rusak.

“Pengelolaan limbah B3 ataupun penampungan bahan pertambangan harus memiliki ijin resmi. Tidak boleh sembarang menjalankan usaha agar lingkungan tidak rusak,”paparnya.

 

(bks)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here