Dukung Buruh, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Desak Disnaker Segera Bahas UMSK

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik. (Foto: Kontributor Urbanjabar.com)
DEWAWEB

Urbanjabar.com, Kabupaten Bekasi – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk segera duduk bareng dengan perwakilan buruh untuk membahas Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK).

“Belum ada itikad baik dari Disnaker. Kami meminta dewan pengupahan segera membahas UMSK sesuai dengan mekanisme,”kata BN Holik.

BN Holik menyebutkan dia sudah menerima aspirasi dari Buruh Bekasi Melawan (BBM) yang menginginkan UMSK tetap ada.

“Ada aspirasi dari Buruh Bekasi Melawan, langsung saya respon dan langsung memanggil Komisi IV sebagai komisi terkait,”ucap Politisi Gerindra ini.

DPRD Kabupaten Bekasi dikatakan BN sudah melayangkan surat kepada Disnaker untuk membahas persoalan UMSK namun belum direspon,”Surat sudah dilayangkan dua kali, nanti tunggu yang ketiga kali,”ucapnya.

UMSK kata Holik harus tetap dibahas bersama. Pasalnya ada kepentingan masyarakat dalam pembahasan UMSK,”Berbicara buruh, ini ada keluarga yang harus dinafkahi. Saya berharap Disnaker ada itikad baik,”tuturnya.

Sebelumnya Koordinator BBM, Suparno mendesak pemerintah untuk segera membahas UMSK tahun 2021. Mereka mendesak UMSK tetap ada.

Pria yang akrab disapa Parno ini menyebutkan jika UMSK harus tetap ada. Hal ini sesuai pasal 191 A ayat 1 dalam UU Cipta Kerja menyatakan bahwa untuk pertama kali segala peraturan yang berkaitan dengan UU 13 tahun 2003, dalam hal ini PP 78 tahun 2015 masih berlaku.

“UMSK harus tetap ditetapkan.Kewajiban dewan pengupahan untuk membahas, antara serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah. Aktualnya sampai sekarang belum ada pembahasan,”kata pria yang juga Sekretaris Konsulat Cabang FSPMI Bekasi ini.

Parno dengan tegas menolak jika wacana UMSK hanya dibahas antara pengusaha dan pekerja. Pasalnya hal ini merugikan pekerja dalam negosiasi karena tidak ada kekuatan.

“Dari sekitar enam ribu perusahaan di Kabupaten Bekasi baru sekitar 10 persen yang terbentuk serikat. Jika hanya antara pengusaha dan pekerja, tentu posisi pekerja lemah,”tegas dia.

 

(bks)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here