Kecam Aktivitas Galian C di Kertarahayu, F-BPD Setu Desak Pemerintah Tegas

Eras Rasidi
Ketua BPD Ciledug, Eras Rasidi. (Foto: Istimewa)
DEWAWEB

Urbanjabar.com – Forum Badan Permusyawatan Desa (F-BPD) Kecamatan Setu mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bekasi segera menertibkan galian tanah ilegal di Kampung Nawit, Desa Kertarahayu.

“Prinsipnya ini bukan sudah rahasia di Kabupaten Bekasi. Desa Kertarahayu sudah diperdakan dalam RPJMD Nomor 3 Tahun 2010 bahwa potensi Desa Kertarahayu adalah desa wisata. Artinya ini harus dijaga, jangan ada upaya merusak lingkungan,”Kata Ketua F-BPD Kecamatan Setu, Eras Rasidi.

BPD Kertarahayu sudah secara resmi melaporkan aktivitas itu ke Kecamatan dan dinas terkait. Eras menyebut langkah Pemerintah Desa sudah benar.

“Ketika surat sudah dikirim itu harus segera direspon, BPD dan Kepala Desa ada mandataris warga. Jangan ada istilah dijegal. Harus ada tindakan dari pemerintah,”ucapnya.

Eras mengecam keras aktivitas galian kategori C yang diduga tak berizin itu, terlebih Kepala Desa dan Ketua BPD secara tegas menolak aktivitas galian itu.

“Karakter pengusaha ini kan membandel, meski sudah ditolak Pemdes dan BPD. Jika pihak Kecamatan dan Kabupaten tidak ada tindakan, wajar jika teman-teman aktivitas lingkungan hidup seperti Oi ini melaporkan ke Polda Metro Jaya,”ucapnya.

Seharusnya kata Eras, pengusaha galian c mengurus ijin resmi pertambangan sesuai Pasal 158, UU No.3 tahun 2020 tentang Minerba.

“Ini sudah diatur dalam undang-undang. Aktivitas pertambangan harus memiliki ijin resmi. Jika itu sudah memiliki ijin resmi itu tidak masalah,”ucapnya.

Selama ini aktivitas galian sudah meresahkan Desa Kertarahayu, dampak yang sudah terlihat ialah banyak jalan-jalan desa yang rusak akibat dilewati alat berat.

“Menguntungkan dari segi mana?, secara masyarakat luas sudah korban jalan rusak, padahal jalan itu dibangun dengan anggaran pemerintah,”ucapnya.

Selain itu, aktivitas galian juga meresahkan desa lain yang dilewati truk-truk tanah seperti di Desa Ciledug,”Seperti Desa Ciledug, dengan kapasitas jalan tidak memungkinkan jika dilewati kendaraan bertonase tinggi,”tuturnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi juga diminta Eras segera turun ke Kertarahayu untuk menyelasaikan kisruh aktivitas pertambangan ilegal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here