Manajemen PT KUI Diduga Tetap PHK Ampi, Tiga Langkah Ini Diambil PC SPAMK

Manajemen PT KUI Diduga Tetap PHK Ampi, Tiga Langkah Ini Diambil PC SPAMK
Ilustrasi PHK. (Foto: fenderbender.com)
DEWAWEB

Urbanjabar.com, Kabupaten Bekasi – Sekretaris PUK PT Komatsu Undercarriage Indonesia (KUI), Ampi Fatkhudin, tetap diduga diputus PHK oleh pihak perusahaan mulai besok, 26 Maret 2021. Hal itu berdasarkan keputusan perusahaan setelah masa skorsing selama 20 hari per 5 Maret hingga 25 Maret 2021.

Atas hal itu Wakil Ketua 3 Bidang Pembelaan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotive Mesin Komponen (PC SPAMK) FSPMI Bekasi, Rudolf, menjelaskan bakal menempuh 3 langkah terkait hal itu.

“Kita akan menyampaikan surat audiensi kepada DPRD Kabupaten Bekasi untuk meminta pemanggilan PT KUI. Kedua, kita juga buat surat audiensi kepada bupati Bekasi juga bisa dipanggil juga pihak perusahaan,” ucap dia saat diwawancarai Kamis, 25 Maret 2021.

Ketiga, lanjut dia, PC SPAMK akan melapor kepada Hotline Kepatuhan Komatsu pusat terkait hal tersebut.

“Di pusat itu ketika ada permasalahan boleh disampaikan pengaduan supaya dilakukan analisa apakah tindakan itu sudah sesuai rule-nya atau tidak,” ucap dia.

Pada surat yang diterbitkan perusahaan disebut PT KUI telah melakukan bipartit lanjutan selama 4 kali pada Maret, akan tetapi hal itu ditampik Rudolf.

“Sebenarnya itu bukan bentuk dari bipartit, tetapi memang upaya untuk mencari solusi. Bipartit secara resmi kita belum pernah, baik dengan manajemen atau kuasa manajemen,” ucapnya.

Jadi, pertemuan itu dilakukan secara nonformal untuk membahas nasib sekretaris PUK itu.

Rudolf menegaskan upaya PHK yang dilakukan PT KUI adalah sepihak karena tidak sesuai aturan yang berlaku pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Kalau (Ampi) dikatakan salah, seharusnya ada tahap pembinaan, bukan serta merta memanggil, di-BAP, diinterogasi, lalu proses PHK,” katanya.

Dia juga menyoroti surat skorsing dan PHK disatukan, padahal semestinya surat itu dipisah.

“Harusnya skorsing dulu, surat PHK belum dikeluarkan. Kalau tidak ada titik temu dalam PHK, wewenang ada di pengadilan yang menentukan PHK atau tidak. Itu sesuai UU 13 Tahun 2003 Pasal 151, 152, dan 155 juncto UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 151, 151-A, dan 157-A,” katanya.

“Selain itu di perusahaan PT Komatsu sudah ada Perjanjian Kerja Bersama yang disepakati bersama juga, harusnya manajemen PT KUI mengedepankan nilai-nilai yang disepakati dalam PKB tersebut bukan dengan cara melakukan kehendak secara sepihak,” sambung dia.

Jadi, kata dia, perusahan tak bisa serta merta mem-PHK pekerjanya tanpa ada keputusan pengadilan.

“Jadi perusahaan sewenang-wenang. Kalau memang ada indisipliner, harusnya ada pembinaan dari perusahaan, ini tidak ada. Itu kita sayangkan,” ucapnya.

PC SPAMK FSPMI meminta kepada manajemen PT KUI untuk mempekerjakan kembali Ampi.

“Sebagai negara hukum, harusnya pihak manajemen PT KUI harus menghormati proses hukum bukan dengan cara melakukan tindakan kesewenang-wenangan,” demikian dia. (bks)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here