Jika Satpol PP Tak Tegas Tangani Galian Ilegal, P2WKSS di Kertarahayu Bisa ‘Ternodai’

Jika Satpol PP Tak Tegas Tangani Galian Ilegal, P2WKSS di Kertarahayu Bisa 'Ternodai'
(ki-ka) Ketua BPD Kertarahayu Dedi, Camat Setu Joko Dwijatmoko, Kadis DP3A Ani Gustini, Kabid Bappeda, Kades Kertarahayu Rudi Catur Pribadi. (Foto: Kontributor Urbanjabar.com)
DEWAWEB

Urbanjabar.com, Kabupaten Bekasi – Wilayah Desa Kertarahayu yang dikenal dengan keasrian dan wisatanya menyimpan potensi alam. Tanah dari desa itu dianggap berkualitas super, sehingga rentan praktik pertambangan tanah ilegal di zona hijau itu.

Sampai hari ini, menurut informasi warga setempat, pertambangan ilegal masih berlangsung. Malah, dalam beberapa waktu lalu, ada lokasi baru pertambangan ilegal di Kampung Nawit.

Mulai bulan April, Desa Kertarahayu akan mewakili Kabupaten Bekasi dalam Lomba P2WKSS tingkat Jawa Barat. Ada kekhawatiran aktivitas galian ilegal di sana dapat mempengaruhi penilaian program itu.

Padahal, status Kabupaten Bekasi merupakan juara bertahan karena pada tahun sebelumnya berhasil menang lewat Desa Bojongmangu.

“Kita sudah bagus, tapi di tengah ada sedikit situasi keadaan yang bisa membuat penilaian jadi berkurang karena ada beberapa galian ilegal,” kata Camat Setu Joko Dwijatmoko saat sambutan saat Rakor Pokja P2WKSS di Kertarahayu, Selasa, 30 Maret 2021.

Joko mengaku sudah berupaya dengan bersurat kepada pengusaha pertambangan ilegal untuk menghentikan aktivitas itu sampai mengantongi izin resmi Satpol PP, akan tetapi wewenang penutupan aksi itu, kata dia, berada pada ranah Satpol PP.

“Kita minta kepada DP3A selaku leading sector P2WKSS ini agar bisa berkoordinasi dengan Satpol PP untuk memberikan atensi khusus untuk pelaksanaan. Galian itu sebetulnya tanah dijual, izinnya provinsi, dan itu belum ada izin,” ucap dia.

Pengusaha Galian di Kertarahayu
Pengusaha galian di Kampung Nawit, Kertarahayu, Kecamatan Setu, Rabu, 25 Maret 2021. (Foto: Kontributor Urbanjabar.com)

Menanggapi hal itu, Kadis DP3A Ani Gustini, mengaku akan berkomunikasi dengan instansi yang dimaksud sesuai dengan permintaan camat.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kertarahayu, Dedi, mengaku juga khawatir atas pertambangan ilegal yang berpotensi merusak kerja keras warga dan pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Karena Biar bagaimanapun jika pembangunan P2WKSS tanpa apa diiringi dengan penutupan galian C maka pembangunan jalan utama hotmix atau pengaspalan yang sepanjang 2 km maka akan cepat rusak,” ucap dia.

Pihak kecamatan Setu melayangkan surat permintaan penghentian aktivitas pertambangan tanah ilegal pada 22 Maret 2021 yang langsung dialamatkan kepada pengusaha galian di desa itu.

Sementara itu, kecamatan kembali mengirimkan surat untuk seluruh kepala desa di Setu agar menyosialisasikan kepada pengusaha pertambangan ilegal agar memenuhi izin sebelum beraktivitas. Perlu diketahui, aktivitas pertambangan ilegal di Setu tak hanya berada di Desa Kertarahayu, tetapi juga di Desa Muktijaya. (bks)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here