Tak Cermati Keabsahan Dokumen Pelapor, Polisi Dinilai Lalai Tangani Kasus Desa Tamanrahayu

  • Share
Tak Cermati Keabsahan Dokumen Pelapor, Polisi Dinilai Lalai Tangani Kasus Desa Tamanrahayu 2
Permakaman umum di Kampung Serang, RT 003 RW 03, Desa Tamanrahayu, Kecamatan Setu. (Foto: Kontributor Urbanjabar.com)

Urbanjabar.com, Kabupaten Bekasi – Kasus di Desa Tamanrahayu, Kecamatan Setu, masih bergulir. Kini kasus itu berada di tangan kejaksaan setelah berkas penyidikan lengkap pada 22 Maret 2021.

Tokoh Masyarakat Desa Tamanrahayu, Iyan Tjakra Binekas, menilai ada kelalaian dari polisi yang menerima laporan dari pelapor.

Kelalaian itu dari segi dokumen yang dibawa oleh pelapor yang mengklaim diri sebagai ahli waris pemilik lahan tersebut.

Pasalnya, kata dia, Pelapor atas nama Gunawan hanya melampirkan Letter C bernomor 952 dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tahun 1987.

Dia berpendapat, surat itu bukanlah bukti kepemilikan yang sah atas tanah, bersamaan dengan itu berkas itu juga diragukan keasliannya.

Lihat juga: Polisi limpahkan kasus ini kepada Kejaksaan Negeri Cikarang

“Penyidik yang menyidik LP itu diduga melanggar undang-undang. Intinya dalam UU Pokok Agraria Pasal 4 dinyatakan kepemilikan tanah harus dibuktikan oleh sertipikat yang bisa dibuktikan oleh BPN,” katanya kepada urbanjabar.com, Minggu, 18 April 2021.

Sehingga, kata dia, penyidik LP/1106/687-SPKT/K/XII/2018/Restro Bks seharusnya memeriksa dan meminta dokumen yang sah dan valid atas klaim kepemilikan bidang tanah tersebut oleh pelapor sebelum membuat laporan itu.

“Pelapor membuat laporan polisi bahwa tanahnya diwakafkan oleh kepala desa. Pengakuan dia (atas kepemilihan tanah itu, Ed) cuma SPOP dan Letter C yang diduga palsu,” kata dia.

Tak Cermati Keabsahan Dokumen Pelapor, Polisi Dinilai Lalai Tangani Kasus Desa Tamanrahayu
Permakaman umum di Kampung Serang, RT 003 RW 03, Desa Tamanrahayu, Kecamatan Setu. (Foto: Kontributor Urbanjabar.com)

Salah satu yang keliru pada Letter C itu adalah nomor Persil yang tertulis 56, padahal semestinya tanah permakaman yang berada seharusnya nomor Persil 50. Berdasarkan lokasi, persil 56 dan 50 terletak cukup jauh.

Kemudian pada SPOP yang tertulis pada tahun 1987 alamat letak objek pajak pun tak sesuai dengan fakta. Pada SPOP itu tertulis permakaman terletak di RT 003 RW 03, padahal sebelum tahun 1995, menurut Iyan, tak ada RT 003 RW 03, yang ada justru RT 005 RW 02.

Iyan mengetahui dengan pasti kronologi tanah permakaman itu. Pada 1958-an, Iyan menyebutkan ada rincikan yang disebut dengan Kalasiran Kandang Belang.

Saat itu Kades Tamansari (sebelum mekar jadi Tamanrahayu, Ed) adalah Madhalir, dan sekretaris desa itu adalah Sandi yang tak lain adalah ayah Iyan.

Lihat juga: Warga Tamanrahayu kesulitan cari lahan permakaman gara-gara ini

“Sebelum rincikan nama siapapun belum ada. Tahun 1958 dirincik setiap orang dinamain (atas bidang tanah), punya buku Letter C untuk Ipeda (iuran pembangunan daerah),” kata dia.

“Ada 5 tanah makam kenapa tidak dikasih nomor (Letter C) oleh Bapak saya. Kenapa? Karena kalau diatasnamakan seseorang, nanti akan diakui (sebagai hak milik, Red) oleh keturunannya. Kalau di kemudian hari ada nomor, maka nomor itu palsu,” kata dia.

Lima area permakaman itu adalah Makam Mbah Ibung, Mbah Wardi (yang diklaim pelapor Kades Tamanrahayu, Ed), Mbah Juantaka, Mbah Jenggot, dan Makan Caringin. Di makam keramat itu seiring waktu berjalan menjadi area permakaman umum desa.

“Jadi itu tanah tak bertuan. Pasal 33 Ayat 4 UUD menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Dipergunakan untuk kemakmuran sebesar-besarnya rakyat,” kata dia.

Dia berharap tanah itu kembali menjadi tanah permakaman umum sebagaimana mestinya, dan warga dapat kembali memakamkan jenazah warga setempat di sana.

Menurut informasi urbanjabar.com dari warga setempat, sejak Pelapor mengklaim sebagai ahli waris permakaman itu, dia kerap melarang orang memakamkan jenazah di tempat itu. Akhirnya, ini diduga menimbulkan keresahan warga.

“Pemerintah harus berlaku adil. Diadili sesuai hakim yang berlaku. Karena, menurut aturan hukum, memberikan keterangan palsu dan memberikan dokumen palsu sanksinya 7 tahun penjara,” ucap dia.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *