Sengketa Makam, Tokoh Masyarakat Taman Rahayu : SPOP Berkas Pelaporan Tidak Terdaftar di Bapenda

  • Share
Tak Cermati Keabsahan Dokumen Pelapor, Polisi Dinilai Lalai Tangani Kasus Desa Tamanrahayu
Permakaman umum di Kampung Serang, RT 003 RW 03, Desa Tamanrahayu, Kecamatan Setu. (Foto: Kontributor Urbanjabar.com)

Urbanjabar.com, Kabupaten Bekasi-Kisruh sengketa makam di Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu membuat warga kesulitan menguburkan jenazah. Tokoh Masyarakat, Iyan Tjakras menyebutkan dua berkas yang dibuat laporan Kepolisian oleh warga yang mengklaim sebagai ahli waris diduga palsu.

Pasalnya, dikatakan Iyan Bapenda sudah mengeluarkan surat bernomor 973/267/Bapenda yang ditujukan Kepala Desa Taman Rahayu, Abdul Wahid pada 1 April 2020 lalu. SPOP atas nama Ontel Bin Teran tidak terdaftar berdasarkan Sismiop.

“SPOP yang digunakan sebagai laporan tidak terdaftar di Bapenda dan itu sudah resmi dinyatakan Bapenda dalam surat klarifikasi,”beber Iyan.
Iyan, mengatakan pada SPOP yang tertulis pada tahun 1987 alamat letak objek pajak pun tak sesuai dengan fakta.

Pada SPOP itu tertulis permakaman terletak di RT 003 RW 03, padahal sebelum tahun 1995 tak ada RT 003 RW 03, yang ada justru RT 005 RW 02.

Selain itu, Letter C itu adalah nomor Persil yang tertulis 56, padahal semestinya tanah permakaman itu seharusnya bernomor Persil 50. Berdasarkan lokasi, persil 56 dan 50 terletak berjauhan.

Iyan mengaku mengetahui persis sejarah makam itu. Pada 1958-an, Iyan menyebutkan ada rincikan yang disebut dengan kalasiran kandang belang.

Saat itu Kades Tamansari (sebelum mekar jadi Tamanrahayu) adalah Madhalir, dan sekretaris desa itu adalah Sandi yang tak lain adalah ayah Iyan.

“Sebelum rincikan nama siapapun (atas kepemilikan tanah, Red) belum ada. Tahun 1958 dirincik setiap orang dinamain (atas bidang tanah, Red), punya buku Letter C untuk Ipeda (iuran pembangunan daerah),” kata dia.

“Ada 5 tanah makam kenapa tidak dikasih nomor (Letter C) oleh Bapak saya. Kenapa? Karena kalau diatasnamakan seseorang, nanti akan diakui (sebagai hak milik, Red) oleh keturunannya. Makanya, kalau di kemudian hari ada nomor, maka nomor itu palsu,” kata dia.

Lima area permakaman itu adalah Makam Mbah Ibung, Mbah Wardi (yang diklaim pelapor Kades Tamanrahayu, Red), Mbah Juantaka, Mbah Jenggot, dan Makan Caringin.

Dahulu, di lokasi-lokasi itu ada satu makam, kemudian dikeramatkan. Seiring waktu berjalan, menjadi lokasi permakakaman umum.

“Jadi itu tanah tak bertuan (karena tak diberi nomor Letter C, Red). Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. dan Dipergunakan untuk
Sebesar-besar kemakmuran rakyatnya,” kata dia.

Dia berharap tanah itu kembali menjadi tanah permakaman umum sebagaimana mestinya, dan warga dapat kembali memakamkan jenazah warga setempat di sana.

Akibat kasus ini, Kades Taman Rahayu berinisial AW dan tiga rekannya pun menjadi “pesakitan’ di pengadilan. Menurut Iyan hal ini merugikan masyarakat Taman Rahayu.

“Pemerintah harus berlaku adil. Diadili sesuai hukum yang berlaku. Karena, menurut aturan hukum, memberikan keterangan palsu dan memberikan dokumen palsu sanksinya 7 tahun penjara,” ucap dia.(sti)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *