Kejanggalan Data Berkas Pelapor dan Uang Kompensasi

Kejanggalan Data Berkas Pelapor dan Uang Kompensasi
Suasana sidang perkara pemalsuan di Pengadilan Negeri Cikarang, Selasa, 27 April 2021. (Foto: Kontributor Urbanjabar.com)

Urbanjabar.com, Kabupaten BekasiSidang perkara pemalsuan menghadirkan fakta baru bagi kuasa hukum para terdakwa pada sidang perkara Desa Tamanrahayu, Kecamatan Setu, Selasa, 27 April 2021.

Kuasa Hukum Terdakwa Abdul Wahid cs, Taufik Hidayat Nasution, menjelaskan pertama terletak pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) milik saksi pelapor Gunawan Alias Kiwil.

“Jadi kalau berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan banyak kejanggalan, seperti SPOP 1987 sedangkan tahun meninggalnya Ontel bin Teran sekitar 1950-an,” ucap dia kepada wartawan usai sidang,¬† Selasa, 27 April 2021.

Kemudian, alamat pada SPOP itu dinilai tak valid karena tertera Kampung Serang RT 003 RW 03, padahal pada tahun 1987, alamat permakaman itu adalah Kampung Serang RT 05 RW II (Rum)

Alamat RT 003 RW 03, kata dia, baru ada pada 1995 ketika pemekaran RT dan RW di lingkungan Desa Tamanrahayu.

“Kejanggalan lagi dalam SPOP tersebut nomor persil 56, alamat RT 02 Rw I (Rum) sekarang RT003 RW 01 sedangkan kalau dilihat dari Letter C Desa Tamanrahayu, Pak Abdul Waihd tak pernah menemukan persil 56. Yang ditemukan ada Persil 50 atas nama Sakam bin Ontel. Punya anak dua, Siong dan Sakam. Sakam punya anak namanya Unan yang merupakan ayah saksi pelapor,” kata dia.

Kemudian Taufik sempat menyoroti luas lahan di SPOP sebesar 10.100.035 meter persegi yang pada BAP kepolisian juga berbunyi demikian.

“Tadi saksi bilang luas 11 ribu, di SPOP 10 juta meter. Kalau pun benar seluas 10 ribu atau 11 ribu meter persegi itu juga masih dalam ambang luas tidak wajar. Berapa pajaknya itu. Di situ terlihat keragu-raguan Saudara Gunawan dalam memberikan keterangan,” kata dia.

Hal lain yang juga disoroti Taufik adalah uang kompensasi sebesar Rp600 juta, di persidangan Gunawan meralat uang itu sebagai uang terima kasih karena dia bersedia mencabut LP. Klien Taufik mengaku sudah menyerahkan uang sebesar itu terbukti dari dua kwitansi yang ada.

Dari uang sejumlah itu, kades menyerahkan Rp410 juta pada 1 Juni 2021 dengan disaksikan oleh beberapa saksi, seperti di Encep, Ahmad Repa’i, dan Sukri Andriana di rumah Haji Kusnadi yang disebut masih berkerabat dengan Abdul Wahid. Saat itu Gunawan hadir bersama seseorang bernama Nanta Johan alias PA.

“Jadi kalau berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saudara Gunawan membantah dia menerima sisanya Rp190 juta. Dia berkilah yang Rp190 juta di kwitansi yang mendatanganani Nanta Johan alias PA,” ucapnya.

Saat diminta menghadirkan saksi bernama demikian, Gunawan, menurut Taufik, tampak ragu dan tak menjamin apakah bisa menghadirkan yang bersangkutan atau tidak.

Dia pun berupaya agar Nanta Johan alias PA hadir pada persidangan berikutnya. Karena, uang 190 sisa itu merasa tak diterima Gunawan, dia pun tetap melanjutkan perkara itu kepada Polres Metro Bekasi.

Pada sidang itu Gunawan menghadirkan 5 orang saksi, yaitu Unan, Suhi, Achmad Dais, Sarnan Santika, dan Juhara.

Sidang yang berlangsung di ruang sidang lantai 2, itu dipimpin oleh Hakim Ketua Candra Ramadhani, Hakim Anggota Agus Sutrisno dan Albert Dwi Putra Sianipar, dan Panitera Frans.

Pada sidang itu keempat terdakwa hadir, yakni Abdul Wahid, Ahmad Repa’i, Irfan Firmansyah, dan Sukri Andriana Permana, dampingi kuasa hukum Taufik Hidayat Nasution dan Akbar Mulia.

Response (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *