Peringatan Hardiknas dan Buruh di Enrekang, Diwarnai Aksi Unjuk Rasa. Ini Tuntutan Yang Disampaikan

  • Share

 

 

Keterangan Gambar :  Pergerakan Koalisi Rakyat (PERKARA)  Saat Menggelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kabupaten Enrekang dalam rangka memperingati Hari Pendididikan Nasional dan Juga Hari Buruh dalam aksi Unjuk rasa tersebut mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Enrekang Idris Sadik dan menyampaikan Aspirasinya.  

ENREKANG – Pergerakan Koalisi Rakyat (PERKARA) menggelar aksi unjuk rasa. Dalam rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh di depan gedung DPRD Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Senin (3/05/2021).

Aksi tersebut digelar, oleh puluhan pemuda mahasiswa dengan bergantian melakukan orasi dengan isu besar “matinya demokrasi di dunia pendidikan dan klas buruh yang tertindas”.

Harmin selaku kordinator lapangan mengungkapkan bahwa, demokrasi didunia pendidikan tidak lagi bisa didapat, karna masalah birokrasi didalam kampus sudah membatasi kebebasan berekspresi dari mahasiswa itu sendiri.

Padahal perguruan tinggi harusnya mengedapankan prinsip-prinsip demokrasi dan tidak menuntut akitivitas mahasiswa yang ingin menuntut hak-hak demokrasinya di dalam kampus.

Kami dari PERKARA, yang didalamnya adalah rata-rata mahasiswa, sangat menginginkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan berpihak terhadap rakyat.

Sebab situasi pendidikan tidak terlepas dari tertindasnya kaum buruh yang dilakukan oleh korporasi yang tidak menilai nasib rakyat.

Dan mahasiswa tidak menuntut kemungkinan akan berada pada bagian buruh itu sendiri, sehingga sudah seharusnya pemuda mahasiswa mendukung perjuangan buruh yang di rampas haknya oleh korporasi yang tidak bertangung jawab.

“Sehingga kami dari pemuda Enrekang, kedekatan DPRD Kabupaten Enrekang untuk bagaimana menindak lanjuti upah minimum provinsi yang sudah ditetapkan oleh gubernur untuk diterapkan dan juga membuat perda pemberdayaan tenaga kerja lokal dan perlindungan buruh di kabupaten Enrekang,” tegas harmin dalam orasinya, “kemudian-

Diruang rapat Aula, ketua DPRD Kabupaten Enrekang ‘Idris Sadik, masalah masalah aspirasi pemuda ini, kami akan tindak lanjut agar bagaiman bisa membuat perda pemberdayaan tenaga kerja dan juga UMP (Upah Minimum Provinsi), yang sudah di tetapkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, agar ditindak lanjuti dan diterapkan di kabupaten enrekang.

“Untuk itu, kami akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan beberapa instansi terkait dan komisi yang membidangi, laporan bisa kita diskusikan secara bersama” ungkapnya.

Aksi tersebut dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan satpol PP sampa selesai dan tetap mematuhi kesehatan.

(Bang El)  

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *