Uang Perdamaian Terus Disorot di Persidangan

  • Share

Urbanjabar.com, Kabupaten Bekasi – Sidang keempat perkara pemalsuan di Desa Tamanrahayu kembali bergulir. Pada agenda sidang yang berlangsung pada Selasa (11/5/2021) hakim mendengarkan keterangan saksi terdakwa.

Keempat saksi yang dimintai keterangan adalah terdakwa Abdul Wahid, Ahmad Repa’i, Ifran Firmansyah, dan Sukri Adriana.

Pada sidang ini, hakim ketua memberi penekanan terkait uang perdamaian senilai Rp 600 juta kepada keempat terdakwa.

“Rp410 juta diserahkan (kepada Gunawan, saksi pelapor) saya lihat. Yang terima Gunawan dengan Nanta Johan,” ucap Sukri kepada hakim.

Hal yang sama juga diucapkan oleh Irfan sewaktu ditanya hakim mengenai hal itu. Irfan mengetahui uang perdamaian diserahkan sebesar Rp410 juta dan Rp190 juta.

“Pak Gunawan (yang terima Rp410 juta). Nanta Johan ada. Pengacara ada juga. Yang kedua (penyerahan Rp190 juta) saya gak tahu,” kata dia.

Saat ditanya apakah uang Rp410 juta dikembalikan karena saksi pelapor Gunawan tetap melanjutkan kasus itu, Irfan mengakui uang itu tidak kembali.

Ahmad Repa’i yang saat itu menjabat sebagai sekretaris desa juga membenarkan uang Rp410 juta tak kembali meskipun perkara dilanjutkan.

Sementara itu, Abdul Wahid menegaskan bahwa dia tak berniat mengambil keuntungan pribadi dan kelompok dengan membuat surat sporadik atas tanah permakaman seluas 20.000 meter itu.

Jadi, niat Abdul Wahid untuk membuat sporadik atas nama Utar kemudian membuat tanah itu menjadi tanah wakaf untuk ruislag demi kepentingan masyarakat.

“Karena tanah permakaman mau kena tol (rest area). Kalau gak ada surat gak bakal diganti. Saya sebagai kades merasa berkewajiban mencari solusi. Kalau tanah ini tidak ada nama siapa-siapa, kita tunjuk salah satu orang untuk dijadikan tanah dia untuk diwakafin,” kata Abdul Wahid di hadapan hakim.

Jadi, dengan tanah tersebut berstatus wakaf, maka aset desa akan terganti dengan tanah bernilai sama yang juga akan digunakan untuk permakaman.

Sementara itu, Kuasa Hukum Abdul Wahid cs, Fanny Elka Matindas, menjelaskan fakta paling penting adalah perdamaian yang seharusnya ada pencabutan LP tetapi terbukti tidak ada.

“Dalam perdamaian bahwa pelapor minta biaya Rp600 juta. Diberikan Rp410 juta dan Rp190 juta,” ucap dia.

Dia berharap dalam kasus ini hakim dapat membuat keputusan yang sebijak-bijaknya.

“Dalam perdamaian ada yang tidak terpenuhi bukan karena Pak AW tidak bisa melakukan karena SPOP tidak terdaftar karena tanah itu tidak ada yang memiliki,” kata dia.

“Intinya adalah jika Perdayamaian sudah dilakukan maka secara otomatis akan dilanjut dengan pencabutan LP dan kalau sudah ada pencabutan LP otomatis perkara, kasus dinyatakan selesai dan pelapor telah menerima uang sebesar Rp600 juta sebagai persyaratan perdamaian tersebut,” demikian dia.(sti)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *