Pemdes Burangkeng Ingatkan Relawan SDGs soal Akurasi Pendataan

  • Share
Pemdes Burangkeng Ingatkan Relawan SDGs Untuk Akurasi Pendataan
Bimtek terhadap pendata SDGs di Aula Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Rabu, 9 Juni 2021. (Foto: Kontributor Urbanjabar.com)

Urbanjabar.com, Kabupaten Bekasi – Pemerintah Desa (Pemdes) Burangkeng, Kecamatan Setu meminta semua relawan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa melakukan pendataan warga secara akurat.

Sekretaris Desa Burangkeng, Ali Gunawan, mengatakan total ada 55 relawan kelompok kerja (pokja) SDGS yang disebar di Desa Burangkeng.

“Tahap satu sudah berjalan sebanyak 22 relawan, lalu 32 tengah dilakukan bimtek (bimbingan teknis,red). Mereka harus mengisi data secara akurat,” kata Ali usai menghadiri Bimtek Relawan SDGs dikantor desa, Rabu, 9 Juni 2021.

Ali mengatakan SDGs Desa bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di desa, termasuk mengentas kemiskinan dan kelaparan.

Dalam implementasi SDGs Desa, anggota kelompok kerja (pokja) relawan pendataan desa akan melakukan pendataan warga terlebih dahulu by name dan by address untuk kemudian diunggah ke SID.

“Yang ditanyakan itu harus akurat dijawab, kita juga sudah sosialisasikan SDGs ini ke perangkat RT/RW untuk diteruskan ke masyarakat,”ucap dia.

Pemdes Burangkeng mendukung penuh SDGs, untuk pemerataan pembangunan dalam bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Pihaknya pun sudah menyuplai kebutuhan relawan di lapangan.

“Setiap relawan kita bekali id card, seragam dan kebutuhan atk, jadi setiap harinya harus ada progres pendataan,”ucap dia.

Sementara itu Pendamping Lokal Desa (PLD), Takbir, menjelaskan pada bintek kali ini pendata SDGs diajarkan cara memasukkan data pada aplikasi dengan praktik langsung.

Pemdes Burangkeng Ingatkan Relawan SDGs Untuk Akurasi Pendataan 2
Foto bersama usai bimtek.

Para pendata pun sudah memasang aplikasi itu di ponselnya masing-masing sehingga praktik berjalan secara efektif.

“Kendala di lapangan aplikasi sering eror karena terlalu banyak pemakaian. Sehari minimal 1,3 juta pendata yang mengakses,” ucap dia.

Sehingga untuk mengantisipasi hal itu, sejumlah desa mencetak kuesioner SDGs yang kemudian disebarkan oleh warga.

Dia memandang cara itu tak begitu efisien untuk diterapkan.

“Jadi si pendata harus kerja dua kali. Dia sebar kuesioner dan input lagi di aplikasi,” demikian dia.

Selain itu, cara demikian juga memakan biaya yang tidak sedikit, bahkan hingga puluhan juta.

“Kita sarankan langsung isi di aplikasi. Jadi tidak kerja dua kali,” kata dia.

Mengenai progres pendataan tiap desa, Takbir mengatakan berbeda-beda, ada yang menyentuh angka 80 persen bahkan ada yang baru 10 persen.

“Deadline yang tadinya 31 Juni diundur. Yang penting tiap hari ada progres biar sedikit juga,” kata dia.¬†(stu)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *